Presiden Lantik Muladi Sebagai Gubernur Lemhannas

Jakarta - Seperti sudah diduga sebelumnya, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Otda DPP Partai Golkar Muladi ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Penunjukan dilakukan melalui Keppres nomor 151/M/2005 tertanggal 24 Agustus 2005.Muladi pun resmi menjabat Gubernur Lemhanas setelah Selasa siang (30/8/2005) Presiden melantiknya di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mantan Menteri Kehakiman ini menggantikan pejabat lama Ermaya Suradinata.Pergantian Gubernur Lemhannas sebenarnya sudah merebak sejak Ermaya dipanggil oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan 'dimarahi' karena pernyataan Ermaya yang dinilai tidak mendukung perjanjian damai RI-GAM di Helsinki. Namun, hal ini dibantah oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. "Pergantian ini untuk penyegaran saja," kata Sudi Silalahi.Selain melantik Muladi menjadi Gubernur Lemhannas, dalam waktu yang sama Presiden juga melantik Jenderal TNI Purn M Yasin sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Pengangkatan M Yasin sesuai Keppres nomor 152/M/2005. Disebutkan, M Yasin akan menerima tunjangan jabatan setara dengan eselon satu. Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua MA Bagir Manan, Ketua MK Jimly Ash-shiddiqie, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita , Ketua DPR Agung Laksono, Ketua BPK Anwar Nasution, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Alwi Shihab dan sejumlah menteri lainnya.Dalam pidato sambutan, Presiden berharap dalam 2-3 tahun mendatang di bawah kepemimpinan Muladi, Lemhannas dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dibanding sebelumnya. "Sehingga apabila saya berkunjung ke Lemhannas, saya bisa katakan Lemhannas tidak kalah, bahkan lebih baik dalam aspek-aspek tertentu dibanding lembaga serupa di negara lain," katanya.Sementara kepada M Yasin, Presiden mewanti-wanti agar lembaga tersebut bekerja 24 jam untuk mencermati masalah-masalah krisis di dalam dan luar negeri, seperti dibidang politik, ekonomi, dengan prioritas peningkatan ketahanan nasional. "Sehingga pemerintah sebagai pengambil keputusan mempunyai opsi yang telah disepakati secara masak oleh Wantanas," katanya. (jon/)