DPRD DKI Pangkas Dana Talangan Rumah Dp Rp 0 Jadi Rp 350 M

Rapat Banggar di Gedung DPRD DKI. (Indra/detikcom)

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyetujui dana talangan uang muka rumah DP Rp 0 dipangkas dari Rp 720 miliar menjadi Rp 350 miliar. Hal itu dilakukan karena ditemukan defisit anggaran Rp 16 triliun.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengajukan dana awal Rp 720 miliar dalam APBD Perubahan 2018 pada Oktober lalu. Tapi, karena ada defisit, anggaran tersebut harus dipangkas.

Dalam rapat Banggar, setelah dihitung, Plt Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Meli Budiastuti kemudian mengajukan dana Rp 380 miliar. Nilai itu hanya cukup untuk menalangi 950 unit rumah DP Rp 0 dari target awal 1.600 unit pada 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kesiapan huni 780 unit dari Sarana Jaya, Perumbas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan bila DP 20 persen, maka per unit Rp 80 juta. Kalau dikali 950 unit, maka Rp 76 miliar. (Sisanya) 80 persen, maka dibutuhkan alokasi anggaran Rp 304 miliar, totalnya Rp 380 miliar," ujar Meli dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Dalam rapat itu, pernyataan Meli sempat dipertanyakan. Anggota Banggar, Iman Satria, mempertanyakan DP yang ditalangi senilai Rp 80 juta per unit.

Menurut dia, seharusnya DP bisa di bawah Rp 80 juta karena harga rusun diperkirakan Rp 350 juta.

"Ya sudah, kalau harganya Rp 350 juta, mestinya kurang dong, nggak sampai Rp 80 juta dong," tanya Iman.

Meli kemudian menimpali. Dia mengakui memang harga jual rumah DP Rp 0 maksimal Rp 350 juta. Namun, karena 170 unit Rusunami Pasar Rumput yang akan diserahkan Perumnas ke DKI belum diketahui harganya, Meli memperkirakan harganya Rp 400 juta.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana sebagai pimpinan rapat Banggar kemudian mengambil keputusan. Dia memutuskan mengurangi anggaran yang diajukan Meli dari Rp 380 miliar dikurangi lagi menjadi Rp 350 miliar.

"Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar," katanya disambut ketukan palu.

Triwisaksana mengatakan pemangkasan ini untuk menutupi defisit KUA-PPAS 2019. Kata dia, penghematan sangat dibutuhkan.

"Di tengah kebutuhan menutup defisit KUA-PPAS, penghematan sangat dibutuhkan," ujarnya.

Simak Juga 'Program DP Nol Rupiah Kini Punya Slogan Baru!':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idh)