Komisi VIII soal Haji 2018: Jemaah Keluhkan Lokasi Pemondokan

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengaku telah mengirim surat ke daerah pemilihannya (dapil) untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan haji 2018. Ace menyebut ada 10 catatan terkait pelaksanaan haji, terutama mengenai tenda, makanan, hingga transportasi.

"Evaluasi yang dilakukan oleh saya secara pribadi sudah direspon pak menteri. Saya atas bantuan dari Pak Dirjen (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) membuat inisiatif membuat surat kepada seluruh jemaah haji di dapil saya. Datanya saya dapat dari Pak Dirjen. Ada lima hal yang saya berikan ke mereka untuk memberi masukan dan evaluasi. Pertama soal transportasi, pemondokan, bimbingan manasik haji, katering, petugas haji," kata Ace saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Senin (26/11/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ace mengatakan telah mengirim surat kepada 4.208 jemaah haji di dapilnya yang telah melaksanakan haji. Dari 4.208 jemaah yang dikirimi surat, sebanyak 700 jemaah mengirim balik surat tersebut.

"Pertama secara umum penilaian dan apa yang dirasakan jemaah kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Mereka mengatakan bahwa pelayanan haji yang dirasakan baik. 704 orang mengatakan baik dan merasa puas yang didapatkan dari Kemenag," ujar Ace.

Namun, ada 9 catatan menurut jemaah salah satunya soal pemondokan. Jemaah haji menginginkan adanya pemondokan yang dekat dengan Masjidil Haram maupun Mina.

Kemudian usulan mengenai perbaikan toilet, pendingin udara, ventilasi udara di tiap-tiap tenda yang dinilai panas. Politikus Golkar itu mengatakan, aspek katering juga dikeluhkan para jemaah haji.

"Pengawasan terhadap penggunaan bus salawat. Ada yang menyampaikan kalau pengawasannya nggak ketat dimungkinkan dipakai jemaah negara lain," ungkap Ace.

Selain itu dia meminta agar petugas saji dan petugas kesehatan ditambah. Kemudian usulan penyandang penyakit gagal ginjal yang melakukan cuci darah seminggu sekali bisa naik haji.

Ketua Komisi VIII, Ali Taher menambahkan, kerja sama lintas kementerian terkait penyelenggaraan haji dan umrah juga harus diperkuat. Ali meminta, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek dan Menteri Perhubungan Budi Karya hadir di tiap rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR.

"Kerja sama lintas sektor harus lebih baik. Maka usul rapat ke depan menteri hadir. Bukan nggak menghargai eselonnya tapi menteri hadir supaya jadi tugas dan tanggung jawab nasional terhadap penyelenggaraan ibadah haji," ungkap Ali.

Simak Juga 'Indeks Kepuasan Haji 2018 Meningkat, Menag Apresiasi Jemaah':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)