Mendagri: Semua Boleh Kampanyekan Program Orde Kerja Jokowi

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut masyarakat bisa mengkampanyekan program pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat bisa menyampaikan program-program apa saja yang sudah dituntaskan Jokowi.

"Saya sebagai pemerintah, setiap orang boleh mengkampanyekan program yang sedang dikerjakan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla. Itu semua pihak boleh," ujar Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Jokowi Ingin Tabok Penyebar Hoax PKI, Timses: Itu Warning!

Tjahjo mengatakan, ke depan, Jokowi akan menunaikan soal Nawacita. Dia menyebut pemerintahan Jokowi saat ini dengan istilah Orde Kerja.

"Kalau ada saran, ada kritik, karena hari ini pemerintahan Pak Jokowi dan ke depan jelas Nawacita. Ordenya jelas Orde Kerja, itu yang jadi tagline Pak Jokowi bahwa ordenya Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, Pak Ma'ruf adalah Orde Kerja. Kalau yang lain pakai orde yang lain, silakan. Masing-masing hak politik," imbuhnya.

Dalam kontestasi pilpres, Tjahjo juga mengingatkan soal area rawan korupsi. Dia meminta seluruh pihak mencermati peluang korupsi, mulai dana hibah sampai markup proyek.

"Pahami area rawan korupsi. Yang terkait masalah area rawan korupsi perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, mekanisme pembelian barang dan jasa termasuk markup proyek itu harus diawasi. Di samping masalah narkoba dan mencermati terkait radikalisme," tuturnya.

Baca juga: Diksi Jokowi Saat Bagi Sertifikat Tanah: Sontoloyo-Genderuwo-Tabok

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan soal korupsi. Hasto menegaskan partainya tak segan memecat kader yang terlibat korupsi.

"Kami aktif berdialog dengan KPK, dan memberikan kontribusi dalam rancangan sistem integritas parpol. Hanya PDIP yang memberikan sanksi pemecatan, termasuk terhadap kepala daerah yang kami usung karena kami berpendapat dan punya prinsip kekuasaan itu harus dipakai untuk rakyat," ujar Hasto.


Simak Juga 'Timses Ngarep Jokowi-Ma'ruf Raih 60% Suara di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idh)