KPU Audiensi ke MK soal Putusan Pencalonan DPD, Ini Hasilnya

Jakarta - KPU melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan pencalonan anggota DPD. MK dalam putusannya melarang pencalonan anggota DPD dari parpol.

"Hasil pertemuannya adalah yang Mulia anggota MK, hakim MK menyatakan bahwa putusan MK itu setara dengan UU, sehingga semua lembaga negara dan semua warga negara, wajib untuk mematuhinya, jadi itu yang kami tangkap. Pesan yang sangat jelas, bahwa putusan MK setara dengan UU demikian," ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).

MK dalam audiensi ttidak berkomentar terkait putusan MA dan PTUN. MK menurut Ketua KPU Arief Budiman hanya memberikan pernyataan terkait putusannya yang sudah mengikat sejak diputuskan pada 23 Juli 2018.

"Beliau nggak berkomentar soal itu (putusan MA dan PTUN). Sebetulnya beliau hanya menjelaskan putusan MK itu apa. Ya putusan itu berlaku sejak dibacakan, diputuskan di ruang sidang pleno MK ya sejak saat itu sudah mengikat seluruhnya," ujarnya.

Sementara itu, hakim konstitusi I Dewa Gede Palaguna menyerahkan semua keputusannya kepada KPU. Menurutnya MK sudah memberikan keputusan yang jelas sesuai UU dan bersifat mengikat.

"Itu putusan mereka lah. Sikap mahkamah konstitusi itu sudah jelas dari putusannya. Itulah yang kami putuskan dan itu yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan hukum positif," katanya.



Saksikan juga video 'Digugat OSO ke Bawaslu, KPU Siap Pertahankan Putusannya':

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)