Kamis 22 November 2018, 13:55 WIB
Terima Salinan Putusan PTUN, KPU Belum akan Masukkan Nama OSO di DCT
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar caleg tetap (DCT) DPD. KPU baru menerima salinan putusan tersebut.
"Sudah, salinannya sudah kita terima salinan PTUN-nya," ujar komisioner KPU Ilham Saputra di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).
Namun Ilham mengatakan pihaknya belum memutuskan langkah untuk menjalankan putusan tersebut. Ia mengatakan pihaknya tetap menunggu hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tentunya sekali lagi kita ingin meminta masukan kepada MK, agar apa yang kita putuskan tidak ada kesalahan dan merupakan putusan yang sudah kami putuskan masak-masak dan tidak melanggar putusan yang ada," ujar Ilham.
Ilham mengatakan pertemuan KPU dengan MK dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat dari MK. Nantinya rekomendasi dari MK akan menentukan putusan apa yang nantinya dapat KPU ambil.
"Kita ingin meminta opini terkait dengan apa yang sudah terjadi sekarang bahwa putusan MK sudah kami laksanakan," kata Ilham.
"Apa yang akan kami putuskan, sehingga putusan MA dan PTUN ini bisa kita laksanakan atau gimana, apakah ada opsi-opsi lain. Ini yang perlu kita dapatkan informasi dari MK," sambungnya.
Berdasarkan jadwal, KPU akan melakukan audiensi dengan MK di gedung MK pukul 14.00 WIB. MK akan diwakili oleh hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, sedangkan dari pihak KPU, yang akan hadir adalah Ketua KPU Arief Budiman didampingi oleh komisioner KPU.
Konsultasi ini dilakukan lantaran ada putusan hukum yang berbeda dari MK, Mahkamah Agung (MA), dan PTUN Jakarta.
PTUN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai calon DPD pada Pemilu 2019. OSO sebelumnya mengantongi putusan judicial review di Mahkamah Agung.
Kasus bermula saat MK melarang calon DPD dari parpol. Atas hal itu, KPU membuat peraturan KPU. OSO, yang tidak terima, menggugat peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung dan menang. OSO juga memenangkan gugatan di PTUN.
Simak Juga 'Digugat OSO ke Bawaslu, KPU Siap Pertahankan Putusannya':
(dwia/elz)
"Sudah, salinannya sudah kita terima salinan PTUN-nya," ujar komisioner KPU Ilham Saputra di Hotel El Royal, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).
Namun Ilham mengatakan pihaknya belum memutuskan langkah untuk menjalankan putusan tersebut. Ia mengatakan pihaknya tetap menunggu hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tentunya sekali lagi kita ingin meminta masukan kepada MK, agar apa yang kita putuskan tidak ada kesalahan dan merupakan putusan yang sudah kami putuskan masak-masak dan tidak melanggar putusan yang ada," ujar Ilham.
Ilham mengatakan pertemuan KPU dengan MK dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat dari MK. Nantinya rekomendasi dari MK akan menentukan putusan apa yang nantinya dapat KPU ambil.
"Kita ingin meminta opini terkait dengan apa yang sudah terjadi sekarang bahwa putusan MK sudah kami laksanakan," kata Ilham.
"Apa yang akan kami putuskan, sehingga putusan MA dan PTUN ini bisa kita laksanakan atau gimana, apakah ada opsi-opsi lain. Ini yang perlu kita dapatkan informasi dari MK," sambungnya.
Berdasarkan jadwal, KPU akan melakukan audiensi dengan MK di gedung MK pukul 14.00 WIB. MK akan diwakili oleh hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, sedangkan dari pihak KPU, yang akan hadir adalah Ketua KPU Arief Budiman didampingi oleh komisioner KPU.
Konsultasi ini dilakukan lantaran ada putusan hukum yang berbeda dari MK, Mahkamah Agung (MA), dan PTUN Jakarta.
PTUN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama OSO sebagai calon DPD pada Pemilu 2019. OSO sebelumnya mengantongi putusan judicial review di Mahkamah Agung.
Kasus bermula saat MK melarang calon DPD dari parpol. Atas hal itu, KPU membuat peraturan KPU. OSO, yang tidak terima, menggugat peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung dan menang. OSO juga memenangkan gugatan di PTUN.
Simak Juga 'Digugat OSO ke Bawaslu, KPU Siap Pertahankan Putusannya':
 |
(dwia/elz)
