FPPP: Parpol Tidak Berwenang Usulkan Reshuffle Kabinet

Jakarta - Setelah sebelumnya FPDIP dan FPKS mendukung upaya reshuffle kabinet tim ekonomi Indonesia Bersatu, FPPP justru bersikap lain. FPPP tidak sepakat dengan usulan reshuffle kabinet. "Itu tidak relevan, mau seribu kali menuntut mundur (tim ekonomi kabinet) tidak akan bisa. Karena sistem kita presidensiil bukan parlementer," tutur anggota DPR dari PPP, Lukman Hakim Saifuddin di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto Jakarta, Senin (29/8/2005).Selain itu menurut Lukman, partai politik juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendukung usulan reshuffle tersebut. "Parpol juga tidak punya kewenangan mendukung itu, karena sistem negara kita presidensiil. Jadi presiden yang menentukan," jelasnya.Menurut Lukman, solusi yang harus dilakukan bukannya dengan mereshuffle kabinet, tapi terkait dengan kinerja di tim ekonomi sendiri. "BI harus segera ambil sikap. Tim ekonomi harus bekerja keras, dan BI harus mengontrol peredaran Valas," ungkapnya.Terkait dengan nilai rupiah yang semakin terpuruk, Lukman mengatakan, hal tersebut merupakan pertaruhan bagi kinerja pemerintahan SBY-Kalla. "Presiden paling tahu apa yang harus dikerjakan, karena taruhannya pemilu 2009. Kalau presiden tidak memperbaiki perekonomian Indonesia, maka dia tak akan dipilih lagi," ujarnya.Dengan rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah, Lukman menjelaskan, pemerintah harus lebih giat lagi menyosialisasikan hal tersebut dan lebih mengaktifkan public relationnya. "Saat ini sebagian besar masyarakat belum paham tentang hal itu," ungkapnya. (ahm/)