Selasa 20 November 2018, 02:20 WIB
Di Konvensi Minamata, BPPT Bicara Teknologi Pengurangan Merkuri
Gedung BPPT (Ari Saputra/detikcom)
Swiss -
Tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kembali menghadiri Second Meeting of the Conference of the Parties (COP) to the Minamata Convention on Mercury, di Jenewa, Swiss, pada 19-23 November 2018. Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA) BPPT Hammam Riza menyebut pertemuan ini ditujukan untuk mengimplementasikan Konvensi Minamata yang saat ini memasuki tahun ke-2 legitimasi penghapusan merkuri oleh 101 negara.
"Kita dalam hal ini Indonesia diminta untuk menghilangkan produk, memproteksi lingkungan, dan perbaikan daerah yang telah terkontaminasi merkuri. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, BPPT siap mendukung dari aspek teknologi untuk mengurangi penggunaan merkuri," ujar Hammam dalam keterangan tertulis, Selasa (20/11/2018).
Ia menyebut, pada 19 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Dengan diratifikasinya Konvensi Minamata, menurut Hammam, itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk mengupayakan pengurangan dan menghapus merkuri.
Hal ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk menghentikan penggunaan merkuri di pertambangan emas skala kecil (PESK) dan memperkuat kemampuan daerah dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran merkuri yang berasal dari PESK. Hammam menyebut pada tahun ini BPPT membuat pilot poject pengolahan emas bebas merkuri di wilayah tambang rakyat Yogyakarta.
"Untuk Tahun Anggaran 2018, BPPT melakukan pembuatan Detail Engineering Design di lokasi PESK dalam membangun Pilot Plant Pengolahan Emas berbasis non merkuri di kelompok PESK yang ada di wilayah pertambangan rakyat Kulon Progo, Yogyakarta," ujar Hammam.
Ia menambahkan upaya penghentian penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat tidak serta merta dapat langsung dihentikan. Karena, jika langsung diterapkan, dikhawatirkan akan memberikan dampak sosial ekonomi yang besar. Karena itu BPPT menggunakan pendekatan lain dengan mencari solusi teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri yang ramah lingkungan.
Dia berharap, jika fasilitas pengolahan emas nonmerkuri telah jadi, para penambang rakyat akan terbiasa menggunakan metode pengolahan emas bebas merkuri. Dengan demikian, lanjutnya, target penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat dapat terwujud serta penambang emas rakyat bisa meninggalkan penggunaan merkuri.
"Hal ini juga dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya yang memiliki wilayah pertambangan rakyat untuk mereplikasi fasilitas serupa. Sehingga sasaran penghapusan penggunaan merkuri pada aktivitas pertambangan emas skala kecil (PESK) di Indonesia bisa terwujud," pungkasnya.
Tonton juga 'Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Masyarakat dengan Teknologi ':
(yld/gbr)
"Kita dalam hal ini Indonesia diminta untuk menghilangkan produk, memproteksi lingkungan, dan perbaikan daerah yang telah terkontaminasi merkuri. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, BPPT siap mendukung dari aspek teknologi untuk mengurangi penggunaan merkuri," ujar Hammam dalam keterangan tertulis, Selasa (20/11/2018).
Ia menyebut, pada 19 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri). Dengan diratifikasinya Konvensi Minamata, menurut Hammam, itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk mengupayakan pengurangan dan menghapus merkuri.
Hal ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk menghentikan penggunaan merkuri di pertambangan emas skala kecil (PESK) dan memperkuat kemampuan daerah dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran merkuri yang berasal dari PESK. Hammam menyebut pada tahun ini BPPT membuat pilot poject pengolahan emas bebas merkuri di wilayah tambang rakyat Yogyakarta.
"Untuk Tahun Anggaran 2018, BPPT melakukan pembuatan Detail Engineering Design di lokasi PESK dalam membangun Pilot Plant Pengolahan Emas berbasis non merkuri di kelompok PESK yang ada di wilayah pertambangan rakyat Kulon Progo, Yogyakarta," ujar Hammam.
Ia menambahkan upaya penghentian penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat tidak serta merta dapat langsung dihentikan. Karena, jika langsung diterapkan, dikhawatirkan akan memberikan dampak sosial ekonomi yang besar. Karena itu BPPT menggunakan pendekatan lain dengan mencari solusi teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri yang ramah lingkungan.
Dia berharap, jika fasilitas pengolahan emas nonmerkuri telah jadi, para penambang rakyat akan terbiasa menggunakan metode pengolahan emas bebas merkuri. Dengan demikian, lanjutnya, target penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas rakyat dapat terwujud serta penambang emas rakyat bisa meninggalkan penggunaan merkuri.
"Hal ini juga dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya yang memiliki wilayah pertambangan rakyat untuk mereplikasi fasilitas serupa. Sehingga sasaran penghapusan penggunaan merkuri pada aktivitas pertambangan emas skala kecil (PESK) di Indonesia bisa terwujud," pungkasnya.
Tonton juga 'Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Masyarakat dengan Teknologi ':
(yld/gbr)
