DetikNews
Senin 19 November 2018, 22:37 WIB

Perjalanan Kasus yang Bikin Gedung Granadi Disita Negara

Ferdinan, M Guruh Nuary - detikNews
Perjalanan Kasus yang Bikin Gedung Granadi Disita Negara Gedung Granadi yang disita negara. (M Guruh Nuary/detikcom)
Jakarta - Gedung Granadi di Kuningan, Jaksel, disita negara. Nilai gedung sedang ditaksir untuk membayar hukuman terkait Yayasan Supersemar.

Gedung tempat perusahaan-perusahaan yang bernaung di Humpuss Group, salah satunya PT Humpuss Intermoda Transportasi milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, menjadi salah satu aset yang ikut disita selain tanah serta rekening beserta isinya.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas penyelewengan dana triliunan rupiah, Yayasan Supersemar sudah membayar Rp 241,8 miliar ke negara dari total kewajiban membayar Rp 4,4 triliun.

"Tim appraisal sedang bekerja untuk menentukan nilai asetnya baru dilanjutkan lelang. Jadi pengadilan belum bisa bergerak kalau belum ada hasil dari appraisal," ujar pejabat Humas Pengadilan Negeri Jaksel, Achmad Guntur, Senin (19/11/2018).

Sebelum penyitaan gedung Granadi di Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengultimatum Yayasan Supersemar untuk menyerahkan gedung Granadi. Prasetyo memastikan gedung Granadi masuk aset Yayasan Supersemar.

"Kita harapkan mereka segera memenuhi kewajibannya," kata Prasetyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/7).






Perkara ini berawal saat MA dalam putusan kasasi pada 9 Desember 2016 menyatakan Yayasan Supersemar menyelewengkan duit negara. Supersemar dihukum membayar uang sebagai bentuk ganti rugi ke negara.

Tidak terima atas putusan yang menghukumnya mengembalikan uang triliunan rupiah, Supersemar melawan dengan mengajukan gugatan perlawanan. Gugatan perlawanan eksekusi dilayangkan ke PN Jaksel. Tapi gugatan kandas dan MA tetap memvonis Yayasan Supersemar melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan putusan yang dikutip dari website MA, yayasan tersebut menyelewengkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang seharusnya untuk pendidikan, seperti beasiswa, nyatanya malah diselewengkan.






"Menghukum Tergugat II (Yayasan Supersemar) untuk membayar kepada Penggugat (Republik Indonesia) sejumlah 75 persen x US$ 420.002.910,64 = US$ 315.002.183,00 dan 75 persen x Rp 185.918.048.904,75 = Rp 139.438.536.678,56," putus ketua majelis Suwardi, dengan anggota Mahdi Soroinda Nasution dan Sultoni Mohdally.

Yayasan Supersemar baru membayar Rp 241,8 miliar dari total Rp 4,4 triliun yang harus dibayar ke negara.
(fdn/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed