DetikNews
Senin 19 November 2018, 16:46 WIB

KPK-BPS Survei Integritas Pemda, Mendagri Bicara Suap di Bekasi

Lisye Sri Rahayu - detikNews
KPK-BPS Survei Integritas Pemda, Mendagri Bicara Suap di Bekasi Foto: Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - KPK menjajaki kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyurvei seluruh pemda di Indonesia. Survei tersebut akan menyasar sejumlah aspek di internal pemda, di antaranya soal perizinan dan pengadaan barang dan jasa.

Rencana survei ini dilaporkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ke Mendagri Tjahjo Kumolo, di gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

"Saya melapor kepada Pak Menteri bahwa KPK dan BPS akan membuat namanya Survei Penilaian Integritas (SPI). Namanya SPI itu akan menjadi masif. Seluruh kabupaten/kota akan melakukan survei ini akan dibantu oleh BPS kabupaten/kota," kata Pahala di gedung Kemendagri.




Pahala menjelaskan, survei ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah praktik-praktik korupsi di sejumlah aspek seperti perizinan dan pengadaan masih masif terjadi di lingkungan pemda. Survei tersebut melibatkan masyarakat dan LSM terkait.

"Apa yang disurvei itu tentang praktik-praktik korupsi di daerah. Apakah perizinannya masih ada gratifikasi? Apakah pengadaannya masih ada suap? Lantas, apakah kalau pengaduan susah? Yang lebih praktikal gitu," papar Pahala.

"Yang di survei pertama masyarakat. Pertama misal pengadaan barang dan jasa, ada Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia). Itu kontraktor-kontraktor pasti di tanya. Lantas orang dalam juga ditanya. Yang ketiga ditanya pihak pakar-lah, Ombudsman," imbuhnya.




Tjahjo menyambut baik rencana survei KPK dan BPS ini. Menurutnya, dengan adanya survei ini kinerja seluruh pemda bisa termonitor.

"Saya kira dengan model semacam ini akan bisa kita memonitor dengan baik. Jadi ukurannya bukan ukuran WTP, tapi ukuran yang detail," tutur Tjahjo.

Tjahjo secara khusus mengapresiasi KPK karena telah menjalankan fungsi pencegahan dengan baik. Dia meyakini, dengan pendampingan KPK dalam penganggaran dan perencanaan, kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di Pemkot Bekasi tidak akan terjadi.

"Kami mengapresiasi fungsi pencegahan, KPK harus jalan. Karena KPK sudah mendatangi semua daerah. Baik budgeting-nya, planing-nya, semua itu harus dibicarakan dengan baik. Kalau nggak, kalau sudah bagus, kasus di Bekasi tidak mungkin terjadi," kata Tjahjo.


Saksikan juga video 'PNS Korup yang Masih Terima Gaji Bakal Dipecat Tahun Ini':

[Gambas:Video 20detik]


KPK-BPS Survei Integritas Pemda, Mendagri Bicara Suap di Bekasi

(zak/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed