Mendagri Gandeng BSSN Amankan Data Penduduk dari Serangan Siber

Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. MoU itu kurang-lebih berisi kerja sama untuk mengamankan data penduduk dari serangan siber.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di kantor BSSN, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018). Kerja sama ini merupakan perencanaan dan persiapan pelaksanaan kerja sama antara Kemendagri dan BSSN terkait keamanan teknologi informasi dalam lingkup Kemendagri dan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan e-KTP dalam lingkup tugas BSSN.

Baca juga: Mendagri: Lawan Politik Uang dan Kampanye SARA!

Dalam sambutannya, Djoko mengatakan kerja sama di antara kedua lembaga terjalin sejak empat tahun lalu. Dia juga menyebut BSSN akan terus berupaya mendukung program pemerintahan dalam basis keamanan data.

"Hari ini akan dilakukan nota kesepahaman. Ini adalah kerja sama yang sudah terjalin 4 tahun lalu, di mana BSSN masih namanya sandi negara. Data kependudukan semakin luas antara lain di kesehatan, pajak, keuangan, hal ini menunjukkan kepercayaan publik ke pemerintah semakin meningkat," kata Djoko dalam sambutannya.

"BSSN akan berupaya mendukung program nasional Mendagri, yaitu fokus tentang teknologi sistem agar menjaga kerahasiannya, supaya kepercayaan publik ke pemerintah tetap terjaga," sambungnya.

Djoko menuturkan, pada Pilkada 2018, sempat ada permasalahan sistem KPU, yang saat itu sempat diretas, dia berharap sinergi antara Kemendagri dan lembaga pemerintah lainnya dapat menciptakan sistem keamanan pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 nanti.

Baca juga: Mendagri: Ada 5 Juta KTP Ganda, Pemilik Diimbau Proaktif Lapor

"Serangan siber atau cyber attack berkaca di Pilkada 2018 yang baru terjadi, di mana ada permasalahan KPU, makanya kita mengharapkan sinergi pemerintah. Ini perlu diantisipasi. Untuk itu, BSSN mengajak agar pemilu berjalan dan damai di Pilpres 2019," kata dia.

Untuk menjaga keamanan sistem teknologi informasi, dia menjelaskan, saat ini BSSN sudah bekerja sama dengan 43 kabupaten/provinsi.

"Hingga kini BSSN sudah kerja sama dengan 43 kabupaten dan provinsi tentang keamanan siber. Saya harap, dengan adanya MoU ini, dapat diaplikasikan program konkret melalui kerja sama, sesuai dengan ruang lingkup kedua lembaga ini," pungkasnya. (zap/bag)