Ichlasul Amal: Luar Biasa TNI Mau Menerima MoU RI-GAM

Yogyakarta - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Ichlasul Amal mengatakan suatu hal yang luar biasa bila pihak TNI mau menerima dari nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebab bila pihak militer tidak mau menerima kesepakatan maka sudah lain cerita dan tidak akan ada MoU antara pemerintah RI dan GAM."Saya termasuk orang yang optimis dengan adanya MoU. Tetapi yang paling penting dari MoU itu adalah militer mau menerima. Itu satu hal yang luar biasa," kataIchlasul Amal menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara sarasehan '60 Tahun Indonesia Merdeka' di Gedung Magister Administrasi Publik (MAP), Jl Prof Dr Sardjito, Sekip Yogyakarta, Sabtu (27/8/2005).Menurut Amal, bila pihak militer tidak mau menerima MoU tersebut maka akan lain ceritanya dan pasti tidak akan ada MoU. Meski setelah ada penandatangan MoU itumasih terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak, itu adalah hal yang biasa dan tidak akan mempengaruhi."Jadi kalau militer mau, ini berarti suatu kemajuan dan akan lain lagi kalau militernya tak mau," kata mantan Rektor UGM itu.Mengenai beberapa poin dari nota kesepahaman damai itu, Amal mengingatkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya masalah diperbolehkannya bekas anggota GAM menjadi anggota TNI. "Maksudnya diperbolehkan itu bagaimana. Sedangkan di keanggotaan GAM, mereka tak punya pangkat. Hal itu pernah terjadi saat awal republik ini berdiri tahun 1948. Itu jadi persoalan," katanya.Amal kemudian menceritakan kasus diawal masa revolusi tahun 1948 ketika terjadi reorganisasi tentara. Orang-orang yang dulunya musuh yakni menjadi anak buahdari tentara KNIL kemudian masuk Tentara Republik Indonesia. Orang-orang bekas KNIL itu mempunyai pangkat lebih tinggi. Sedangkan yang pernah jadi musuh justru pangkatnya lebih rendah. "Ini bisa jadi masalah dan harus jelas sejauh mana batasannya. Kalaupun boleh, bekas GAM tidak akan mau karena mereka pasti tidak akan naik pangkat," kata Amal sambil tertawa.Amal mengatakan kehadiran Aceh Military Mission (AMM) sebagai tim pemantau menunjukkan bila posisi Indonesia lemah karena Indonesia punya utang. Namun bila Aceh mau damai maka harus menerima kehadiran AMM sebagai syarat. "Posisi kita memang lemah sekali karena kita punya hutang dan itu jadi salah satu syarat. Tanpa ada AMM tidak akan mungkin GAM bersedia berunding. Bagaimanapun juga GAM itu juga punya dukungan internasional," katanya.Menurut staf pengajar Fisipol UGM itu, Aceh tidak akan lepas dari Indonesia, sebab yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Aceh itu adalah kedamaian. Hal ini berbeda sekali dengan kasus lepasnya Timor Timur. Dalam kasus Aceh, orang yang menjadi anggota GAM itu tidak semua, mereka ingin jadi GAM tapi ada yang dilandasi rasa kekecewaan karena ada DOM atau faktor lain-lain. "Jadi mereka mau tak mau harus memilih sebagai counter terhadap hal yang mengecewakan. Namun dalam prosesnya nanti, orang Aceh tetap akan jadi orang Aceh," katanya. (ddn/)