DetikNews
Jumat 16 November 2018, 16:59 WIB

Tim Jokowi Fokus Kawal Perbaikan DPT 2019 di Jabar dan Jakarta

Yulida Medistiara - detikNews
Tim Jokowi Fokus Kawal Perbaikan DPT 2019 di Jabar dan Jakarta Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyoroti jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua pada Pilpres 2019. (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan fokus mengawal perbaikan kedua Daftar Pemilih Tetap (DPT/DPTHP-2) di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta dan Jawa Barat merupakan 2 dari 6 provinsi yang belum dapat melaporkan rekapitulasi DPTHP-2.

"Jadi yang kemarin ter-cancel sinkronisasi update itu kan 6 provinsi. Yang kami sangat serius detail nanti dengan partai koalisi adalah Jawa Barat dan Jakarta karena Jabar ini angka pertambahannya cukup signifikan," kata Wakil Direktur Departemen Saksi TKN Jokowi-Maruf, I Gusti Putu Artha, di Jl Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).


Dia mengatakan ada beberapa potensi masalah terkait pendataan jumlah DPT. Putu memberi contoh.

"Ada beberapa potensi yang bisa menyebabkan apakah pilkada yang dulu yang ter-exit (keluar) dari DPT, lalu baru sekarang dipungut lagi mereka. Sangat mungkin itu. Nah ini kan penyelenggara negara harus tajam kenapa ada pertambahan signifikan," ungkapnya.


Ia meminta KPU menyelesaikan masalah sistem IT di website yang dinilainya error dalam proses perbaikan data DPT. Apalagi, menurutnya, di kota besar, seperti Jakarta, semestinya masalah IT sudah terselesaikan.

"Termasuk Jakarta kenapa kemudian menjadi terlambat, padahal ini daerah episentrum yang dari sisi IT tidak ada masalah," ucap Putu.


Sebelumnya, KPU menunda penetapan DPTHP-2. KPU memperpanjang waktu penyempurnaan dan perbaikan data pemilih di enam provinsi selama 30 hari.

Adapun enam provinsi yang belum dapat melaporkan DPT hasil perbaikan tahap kedua ini adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Tengara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Penyebab belum selesainya laporan DPT hasil perbaikan kedua ini adalah kendala teknis.


Simak Juga 'KPU Dirikan 69 RIbu Posko Atasi Masalah DPT':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed