Institut Otda Usul Dibentuknya Dewan Kawasan Ibu Kota Negara ke JK

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kamis, 15 Nov 2018 17:44 WIB
Wapres Jusuf Kalla. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Institut Otonomi Daerah mengusulkan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk dibentuknya Dewan Kawasan Ibu Kota Negara. Wilayah yang masuk ke Dewan Kawasan Ibu Kota Negara adalah daerah Jabodetabek.

"Jadi kita diskusikan bagaimana pemerintahan daerah DKI ini bisa efektif. Karena kenyataannya juga misalnya buang-buang sampah saja jadi masalah di Jakarta kan, kemarin kan kasus antara penolakan Wali Kota Bekasi, itu contoh kecil," ujar Presiden Institut Otda, Djohermansyah Djohan, usai menemui JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).


Anggota Institut Otda lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain J. Kristiadi dan Siti Zuhro.

Menurut Djo, banyak permasalahan di Ibu Kota yang perlu koordinasi untuk menghadirkan inovasi dan terobosan agar pemerintahan berjalan efektif. Selain sampah, masalah penting lainnya yang perlu koordinasi antar wilayah Jabodetabek adalah banjir di Jakarta.

Presiden Institut Otda, Djohermansyah Djohan usai menemui Wapres JK, Kamis (15/11)..Presiden Institut Otda, Djohermansyah Djohan usai menemui Wapres JK, Kamis (15/11). (Foto: Noval/detikcom)

"Kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara, Dewan Kawasan Ibu Kota Negara itu Jabodetabek. Nanti yang jadi ketua Dewan Kawasan Ibu Kota Negara adalah wakil presiden," kata Djo.

Djo lalu membandingkan wacana Dewan Kawasan Ibu Kota Negara yang nantinya dipimpin seorang wakil presiden dengan badan kerjasama pembangunan BKSP. Menurutnya, BKSP yang saat ini berjalan hanya diketuai gubernur DKI Jakarta, di mana gubernur DKI juga setara jabatannya dengan gubernur di wilayah Jabodetabek.

"(Gubernur DKI) satu level sama gubernur Banten, satu level sama gubernur Jawa Barat ya. Kemudian juga ada bupati, wali kota yang di Jabotabek," ucapnya.

Kesetaraan gubernur DKI dengan kepala daerah lainnya di wilayah Jabodetabek membuat gubernur DKI sebagai ketua BKSP terbatas kewenangannya. Hal ini karena adanya otonomi daerah di setiap wilayah.


"Untuk mengefektifkan ibu kota, kita usulkan Pak Wapres, atau wakil presiden atau siapapun wakil presiden ke depan, ketua DKIN ( Dewan Kawasan Ibu Kota Negara ) adalah ex officio wakil presiden," tuturnya.

Dipilihnya seorang wakil presiden sebagai ketua DKIN juga belajar dari dibentuknya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). DPOD yang dipimpin Wapres dikatakan Djo mampu berjalan efektif.

"DPOD sekarang kan yang mengetuai adalah wakil presiden, sehingga cukup efektif, kalau tidak jebol itu pemekaran daerah. Kan ada 200 lebih minta dimekarkan, nah begitu ketua DPOD nya pak wapres kepentingan nasional bukan kepentingan politik, sehingga pemekaran gak ada satu pun, sampai saat ini," ucapnya.

Sementara itu, naskah akademik dari wacana DKIN tersebut kini sudah ada lengkap dengan pasal-pasalnya. Naskah tersebut masih dalam pembahasan gubernur DKI Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk nantinya diserahkan ke DPR.

"Itu tadi kita dorong (masuk prolegnas) lebih cepat lebih baik. Kalau bisa tahun depan diusung, supaya pemerintahan DKI sebagai ibu kota negara ada perubahan dan kemajuan," ungkapnya.

Naskah akademik DKIN tersebut mengatur soal kawasan ibu kota negara, pembangunan ibu kota negara yang terkait lintas daerah, transportasi, banjir, hingga masalah kebersihan seperti sampah. Termasuk di antaranya terkait penataan perumahan.

"Jadi ibu kota negara itu kan ibu kotanya di mana presiden dan wakil presiden serta para menteri berkantor. Ini adalah daerah strategis sekali, jadi karena itu pusat juga tidak boleh lepas tangan biarkan kepada bupati, wali kota kepada gubernur masing-masing atas dasar pertimbangan sebagai ibu kota negara," jelasnya. (nvl/dkp)