Tanggapi Eksepsi Lucas, KPK Singgung Putusan MK

Jakarta - Terdakwa perintangan penyidikan, Lucas, menyebut KPK tidak memiliki kewenangan mengusut perkara dengan ancaman Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menepisnya.

"Pada prinsipnya tidak ada hal baru yang kami lihat dari eksepsi tersebut karena yang dipersoalkan adalah isu-isu lama yang pernah dipersoalkan oleh tersangka atau terdakwa dalam kasus obstruction of justice yang pernah diproses KPK," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

"Misalnya soal apakah KPK berwenang apa tidak, kami sudah sangat clear dan sejumlah putusan pengadilan sudah sangat tegas memproses hal tersebut, termasuk Fredrich Yunadi, yang terakhir dan satu orang dokter dan sebelumnya ada kepala daerah juga yang kami proses dengan pasal 21 tersebut," imbuh Febri.

Baca juga: Sambil Berdiri di Depan Hakim, Lucas Bantah Larikan Eddy Sindoro

Febri memastikan KPK memiliki bukti kuat peran Lucas dalam kasus ini. Nantinya majelis hakim akan membacakan putusan sela setelah Lucas menyampaikan eksepsi pada siang tadi.

"Masih ada pihak yang mengatakan Pasal 21 tersebut tidak jelas. Pasal 21 tersebut bertentangan, misalnya, dengan peran dan profesi advokat. Saya kira hal tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," sebut Febri.

Dalam persidangan tadi, Lucas membantah dakwaan jaksa. Lucas pun meminta majelis hakim yang mengadilinya menghentikan persidangan atas dirinya.

Dalam perkara ini, Lucas didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. Lucas didakwa bersama-sama seorang wanita bernama Dina Soraya.

Eddy Sindoro merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Group yang dijerat KPK sebagai tersangka berkaitan dengan pengurusan perkara di pengadilan. Dia ditetapkan sebagai tersangka sejak 2016 dan kabur ke luar negeri selama 2 tahun sebelum menyerahkan diri. (haf/dhn)