Krisis Rohingya, Institusi HAM ASEAN: Cocoknya Tentara yang Bicara

Jakarta - Dewan HAM PBB menyebut militer Myanmar (Tatmadow) menjadi pihak yang paling berperan dalam krisis Rohingya. Oleh karena itu untuk menyelesaikan krisis ini diperlukan pihak yang mampu melakukan pendekatan dengan Tatmadow.

"Kalau memang betul angkatan bersenjata di sana (Myanmar) itu sangat berkuasa, kemudian yang bisa masuk itu tentara yang jalurnya komando, dan mungkin yang lebih cocok tentara sama tentara," kata Wakil Indonesia untuk Institusi Penaung HAM di ASEAN (AICHR) Dinna Wisnu dalam acara Dialog Panel Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya, di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Tim Pencari Fakta PBB Temukan Unsur Genosida pada Etnis Rohingya

Dinna pun menjelaskan bahwa tidak sembarang orang bisa 'mengambil hati' Myanmar. Menurutnya konstitusi di Myanmar memposisikan tentara sebagai pemersatu.

"Konstitusinya Myanmar, tentara itu adalah pemersatu. Disebut secara gamblang gitu ya bahwa yang punya fungsi sebagai pemersatu dan penanggung jawab stabilitas Myanmar itu tentara Tatmadaw," jelasnya.

Dengan alasan tersebutlah menurutnya salah satu pendekatan yang paling mungkin dilakukan saat ini terhadap Myanmar, terkait krisis Rohingya adalah antara tentara dengan tentara.

"Pertanyaannya, tentara kita bisa gak bicara dengan tentara di sana?" katanya.

Hal tersebut diungkapkannya karena hingga saat ini upaya-upaya menghentikan krisis Rohingya belum mecapai hasil yang memuaskan.

Walau demikian Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaannya terhadap Etnis Rohingya. Termasuk menerima dengan baik para pengungsi Rohingya yang beberapa waktu lalu banyak mengungsi ke Aceh.

Sementara dari PBB tindakan yang dalam waktu dekat ini akan diambil adalah membawa kasus ini ke Sidang Umum PBB pada 10 Desember 2018 mendatang.

Baca juga: Jokowi Ajak Negara ASEAN Atasi Krisis di Rakhine State

Target dari Sidang Umum PBB tersebut di antaranya adalah pengadaan resolusi PBB yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Myanmar.

Sebagai informasi, selain Dinna diskusi panel ini juga turut dihadiri oleh Ketua Tim Pencari Fakta PBB Marzuki Darusman, Presiden Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) Syuhelmaidi Syukur, perwakilan Permanent People's Tribunals Nur Syahbani, perwakilan ACT, dan tamu undangan lainnya. (ega/idr)