DetikNews
Rabu 14 November 2018, 16:29 WIB

Kemenhub akan Bolehkan Mitra Taksi Online Tak Gabung Koperasi

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kemenhub akan Bolehkan Mitra Taksi Online Tak Gabung Koperasi Foto: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Budi Setiyadi (Zun-detikcom)
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membolehkan mitra taksi online untuk tidak gabung koperasi. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan pengganti PM 108 tahun 2017.

"Pertama, mitra kan bisa perorangan, bisa badan hukum. Artinya begitu cukup banyak koperasi ada, perorangan masih diberi kesempatan. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, UMKM masih bisa diakomodir," ucap Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi, kepada wartawan di kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018).


Selain itu, ada beberapa hal lain yang akan hadir dalam peraturan tersebut. Salah satunya soal standar pelayanan kepada penumpang taksi online.

"Dalam rancangan yang baru. Kita lampiri standar pelayanan minimal. Itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitra agar kendaraan layak (baik) aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang diberikan," ucap Budi.


Budi mengaku, peraturan baru tersebut melibatkan beberapa elemen lain seperti pengendara taksi online, sampai Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI). Dia pun masih memberi ruang bagi siapapun untuk memberi masukan.

"Harapan saya, PM (peraturan menteri) baru tidak digugat kembali. Kalau masih ada persoalan mengganggu, bisa sampaikan aspirasi kepada saya," kata Budi.


Peraturan itu rencananya diselesaikan bulan ini. Sehingga, pada Desember 2018 susah bisa diterapkan.

"Saya diberi waktu oleh Menteri Perhubungan, November peraturan sudah selesai, Desember sudah dijadikan pedoman oleh semua yang terkait taksi online ini," kata Budi.

PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek mendapatkan kritik, salah satunya Aliansi Nasional Driver Online (Aliando). Aliando menganggap aturan ini berpotensi menimbulkan monopoli dari koperasi. Ia menganggap pihak aplikasi nantinya hanya memilih koperasi yang besar saja.
(aik/jbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed