Mendagri: Ketua RT Boleh Kampanye, tapi Atas Nama Pribadi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pengurus RT, seperti ketua RT, boleh ikut dalam kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Namun ketua RT yang ikut kampanye harus atas nama pribadi, bukan jabatan.

"(Ketua) RT kan tokoh masyarakat, dalam struktur masyarakat kan dia membantu desa membantu lurah. Kalau desa, lurah harus netral. (Contoh) saya RT sebagai Tjahjo saya ikut kampanye boleh, tapi jangan atas nama (jabatan) RT," kata Tjahjo di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Tjahjo juga mengingatkan ketua RT tidak berkampanye menggunakan atribut resmi RT. Seperti mengajak warga memilih salah satu calon menggunakan kop surat RT.

"Sama juga bupati, gubernur, pejabat politik dia mau kampanye, mau deklarasi capres kalau bisa hari Sabtu-Minggu. Tidak menggunakan uang negara, daerah, tidak menggunakan aset dan jangan mengerahkan ASN-nya," ujarnya.

Serupa dengan aparatur sipil negara (AS), ketua RT juga dilarang menjadi tim sukses pada Pileg dan Pilpres 2019. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 dan Pasal 28 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.


Simak Juga 'TNI-Polri Gowes Bareng Kampanyekan Pemilu Damai':

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/zak)