Reshuffle Tim Ekonomi SBY Wajib Hukumnya

Jakarta - Anjloknya nilai rupiah terhadap dolar AS makin membuktikan kinerja Tim Ekonomi Kabinet SBY-JK rapuh. Oleh karenanya, reshuffle tim ekonomi SBY-JK wajib hukumnya."Ironis sekali, meski SBY dan BI membuat langkah bersama, tapi tidak direspon positif para pelaku pasar. Ini disebabkan tim ekonomi SBY-JK, hanya tim ekonomi wacana," kata Drajat Wibowo, anggota DPR Fraksi PAN dalam sebuah diskusi di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (26/8/2005).Meskipun demikian, Drajat menilai tidak cukup hanya dilakukan reshuffle kabinet, selama kebijakan ekonomi Indonesia masih menganut sistem konservatif ala IMF dan Bank Dunia. "Perlu ada terobosan alternatif seperti dilakukan Nigeria. Pemerintah Nigeria melakukan pemotongan utang sampai 67 persen," kata Drajat. Pemerintah, selalu menutup diri dengan usulan langkah alternatif dan terobosan dalam membangun ekonomi Indonesia. "Mereka lebih patuh pada IMF dari pada buat langkah terobosan," ujar Drajat.Drajat mengingatkan, kalau rupiah menembus level Rp 12 ribu per dolar AS, suasana politik Indonesia akan semakin memanas. "Senayan akan gonjang-ganjing. Karena suasananya akan seperti 1997 akhir dan 1998 awal sampai Mei," ujarnya.Kenaikan Harga BBMDrajat juga tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. "Tidak ada kenaikan BBM sebelum pemerintah selesaikan PR-nya. PR yang harusdiselesaikan pemerintah sebelum menaikkan BBM adalah menyiapkan masyarakat agar mampu untuk menanggung biaya kenaikan BBM," kata Drajat.Untuk mengatasi defisit anggaran akibat subsidi BBM Drajat mengusulkan pemerinah meningkatkan pendapatan dengan menggenjot pendapatan negara melalui pajak.Selain itu pemerintah bisa menghemat uang negara dengan memotong dana kementerian dari APBN 2005 yang belum dicairkan. "Dari total dana di kementerian sebesar Rp 145,81 triliun baru Rp 24,36 triliun yang terealisasi. Ada sekitar Rp 121,5 trilin yang belum dikeluarkan," katanya."Untuk pemasukan negara, pemerintah juga bisa memotong realisasi APBN 2005 yang akan dicairkan September hingga Oktober depan. Pemotongan bisa 5-10 persen," katanya.Sekretaris Qua Kapital, Erwin Sinaga yang juga menjadi pembicara tidak sependapat dengan Drajat. Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM harus segera diambil oleh pemerintah agar defisist APBN segera teratasi. Selain itu harga minyak dunia juga tidak memungkinkan subsidi BBM terus dipertahankan. Soal usulan Drajat yang harus melakukan reshuffle tim ekonomi SBY-JK, Erwin juga tidak setuju karena pengantian kabinet di pemerintahan SBY akan makin membuat masalah baru. "Itu tidak menyelesaikan masalah. Justru akan makin membuat pasar kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena ketidakstabilan ekonomi dan politik," paparnya. (mar/)