Trotoar Tertentu Bisa Dipakai Sementara PKL, Ini Syaratnya

Jakarta - Tidak semua trotoar di Jakarta dilarang untuk PKL. Ada ketentuan penggunaan trotoar untuk PKL berjualan sementara, seperti diatur di Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Trotoar daerah lain gini, kami ada Pergub Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur bahwa bisa digunakan sementara dengan catatan ada hasil kajian," ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Adi Adiantara, kepada wartawan, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Melihat Trotoar Khusus PKL di Kuningan Jakarta

Tiap kepala daerah bisa mengajukan trotoar untuk lokasi sementara (loksem) berjualan PKL. Pihak kelurahan atau kecamatan bisa mengajukan trotoar atau lokasi lainnya menjadi loksem kepada wali kota di wilayah masing-masing untuk dikaji.

"Ada namanya lokasi sementara, itu diatur di Pergub 10. Jadi itu bisa, asal ada permintaan dari lurah, dari camat, kepada wali kota. Nanti wali kota mengkaji, kemudian dia menetapkan itu di wilayah," jelas Adi.

Berikut ini bunyi Pasal 8 Pergub Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur hal tersebut:

(1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

(4) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (fdu/aan)