DetikNews
Senin 12 November 2018, 20:43 WIB

Ada Caleg Eks Napi Korupsi, KPK Imbau Masyarakat Hati-hati Memilih

Haris Fadhil - detikNews
Ada Caleg Eks Napi Korupsi, KPK Imbau Masyarakat Hati-hati Memilih Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK mengimbau masyarakat berhati-hati menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019. Tujuannya agar para caleg yang terpilih nantinya tidak menambah daftar kasus korupsi di Indonesia.

"KPK sudah cukup banyak memproses pelaku korupsi ini. Untuk anggota legislatif, dari DPR ada sekitar 69 orang yang kami proses. Tentu saja KPK tidak berharap ada orang ke-70 atau ke-71, dan kami harap korupsi tidak lagi terjadi. Ini sekaligus imbauan kepada pihak terkait karena momen pemilu legislatif akan dilakukan nanti," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

"Sedangkan anggota DPRD sekitar 149 orang sudah kami proses. Harapannya tentu saja tidak perlu bertambah," sambungnya.



Febri mengatakan KPK juga telah berdiskusi dengan KPU soal adanya eks napi korupsi yang menjadi caleg pada Pemilu 2019. KPK mendukung KPU untuk mengumumkan siapa saja caleg eks napi korupsi itu kepada publik.

"Kemarin disampaikan kepada kami ada rencana KPU untuk mengumumkan 40 (mantan) terpidana korupsi yang menjadi calon anggota legislatif. Kami tentu saja memandang dalam konteks pemenuhan hak publik, hak pemilih untuk tahu siapa yang akan mereka pilih, agar tidak salah pilih, kemudian kami mengatakan pada prinsipnya dalam diskusi tersebut, itu hal yang bisa dilakukan ke depan bersama-sama," jelasnya.

Dia mengimbau pemilih agar tidak memilih caleg yang tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Febri juga mengajak warga menolak serta tidak memilih caleg yang memberikan uang agar dipilih saat pemilu.

"Untuk mencegah (korupsi terulang lagi) harapannya, agar masyarakat memilih secara hati-hati. Jangan memilih orang yang tidak berkomitmen dengan pemberantasan korupsi, apalagi yang pernah melakukan korupsi dan orang-orang yang coba menawarkan uang untuk membeli suara. Kami pandang itu tidak layak dipilih. Uangnya harus ditolak dan orangnya tidak layak dipilih," jelasnya.

KPU rencananya akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan napi korupsi yang mengikuti kontestasi Pemilu 2019. Nantinya nama-nama ini akan diumumkan di website resmi KPU.

Nantinya, data yang akan ditampilkan terkait nama, daerah pemilihan, hingga asal partai. Namun KPU masih membahas waktu pengumuman tersebut.




(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed