"Ini harus menjadi koreksi internal kita bahwa proses penagihan harus mudah, sehingga mereka akan sering menagih kan (ke Pemprov). Kalau sering menagih, angka serapan dan angka proyek tidak selisih jauh. Kalau sekarang itu selisihnya jauh," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).
Anies mengatakan ada perbedaan antara pembayaran dan pekerjaan yang dituntaskan. Perbedaan antara pembayaran dan proses pengerjaan mencapai 17 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan salah satu penyerapan yang paling rendah adalah Dinas Pendidikan. Pengerjaan proyek di Dinas Pendidikan sudah mencapai 75 persen, tapi pembayaran masih 25 persen.
"Di Dinas Pendidikan itu kemarin pekerjaannya di atas 75 persen, tapi pembayarannya sedikit di atas 25 persen. Jadi jauh sekali, timpang sekali," jelasnya.
Meski demikian, Anies tetap optimistis penyerapan anggaran bisa menyamai pencapaian tahun lalu.
"Tapi kita optimistis, insyaallah dengan sudah selesai 72 persen, insyaallah target untuk kita mencapai seperti tahun lalu bisa tercapai," terangya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta baru bisa melakukan penyerapan APBD 2018 sebesar 54,7 persen. Padahal waktu yang tersedia untuk menyerap anggaran tinggal satu bulan lagi.
Merujuk laman resmi milik DKI, publik.bapedadki.net, Senin (12/11/2018) pukul 12.27 WIB, seluruh penyerapan atau realisasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung Pemprov DKI tidak ada yang mencapai target.
Anggaran belanja langsung Pemprov DKI yang baru terserap Rp 20 triliun dari target Rp 41 triliun atau baru 48,7 persen. Sementara itu, anggaran belanja tidak langsung Pemprov DKI yang baru terserap sebesar Rp 21,1 triliun dari Rp 34 triliun. (fdu/rvk)










































