DetikNews
Senin 12 November 2018, 17:17 WIB

MPR Hadir di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Sumbar

Robi Setiawan - detikNews
MPR Hadir di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Sumbar Foto: MPR
Jakarta - MPR turut hadir dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) yang digelar di Batusangkar, Sumatera Barat (Sumbar) mulai 9 hingga 12 November 2018.

Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Eka Tjahjana. Turut hadir dalam acara tersebut Tenaga Ahli MPR Siti Aulia menyebut KNHTN merupakan kegiatan positif.

"Kegiatan ini memberi banyak masukan bagi penyelenggaraan negara," ujar Siti dalam keterangan tertulis, Senin (12/11/2018).



Lebih dari itu dirinya juga menyebut acara yang diikuti oleh 300 peserta dari berbagai daerah ini memiliki banyak manfaat, apalagi dilakukan menjelang dan bersamaan dengan Pemilu 2019.

"Kegiatan ini memberi sumbangan yang besar pada demokrasi," tambahnya.

Sementara itu Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono berharap KNHTN mampu memberi masukan yang positif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan terbaru.

"Diharapkan kita terus belajar dengan menjadi peninjau pada perhelatan yang membahas masalah secara akademis dan praksis, terkait dengan tata negara dan layanan sekretariat jenderal," katanya.



Dalam kegiatan itu, MPR tak hanya mengirim delegasi namun juga ikut dalam pameran. Di stand yang ada, MPR membagikan publikasi kinerja wakil rakyat. Stand yang ada pun dibanjiri oleh peserta konferensi.

"Pengunjung selain tertarik dengan brosur juga senang dengan cendera mata," tutur petugas jaga stand.

KNHTN merupakan kegiatan yang penting bagi akademisi dan pakar hukum tata negara. Oleh sebab itu KNHTN turut dihadiri oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra. Selain itu mantan hakim MK seperti Harjono dan Mahfud MD pun juga hadir dalam kegiatan itu.

Dalam KNHTN digelar berbagai macam forum seperti Focus Group Disccusion dengan tema 'Politik Hukum Regulasi Pemilu, Pencegahan, dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu'. Serta 'Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu' dengan tema 'Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu'.





(mul/mpr)
mpr
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed