Berikut perjalanan kasus Faisal yang penuh berliku itu sebagaimana diolah detikcom, Minggu (11/11/2018):
2008
Faisal jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Deli Serdang
APBD Deli Serdang mengalokasi pembenahan jalan di kabupaten itu. Namun, ia mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deli Serdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola dari 2007-2010. Akibatnya, negara dirugikan Rp 105 miliar.
1 Juni 2012
Jaksa menyidik kasus itu dan menahan Faisal.
27 Juli 2012
Berkas Faisal dilimpahkan ke PN Medan dan perpanjangan penahanan dilanjutkan.
9 Januari 2013
Majelis hakim yang mengadili Faisal mengubah penahanan Faisal dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah.
12 Februari 2013
Ketua Pengadilan Tinggi (PT) memperpanjang masa Tahanan Rumah.
21 Agustus 2013
PN Medan menjatuhkan hukuman ke Faisal selama 18 bulan penjara.
20 Desember 2013
PT Medan memperberat hukuman Faisal. Majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang terdiri dari A TH Pudjiwahono yang juga ketua Pengadilan Tinggi Medan, Saut H Pasaribu, Dr Mangasa Manurung, Rosmalina Sitorus dan Sazili menghukum terdakwa:
1. Pidana pokok hukuman 12 tahun penjara.
2. Denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan penjara.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 98 miliar subsider 5 tahun.
24 Desember 2013.
Kuasa hukum Faisal, Yusril Ihza Mahendra kaget dengan putusan itu.
"Kok bisa ya diperberat hukumannya? Saya juga heran, jaksa diterima memori bandingnya tapi tidak mengajukan memori banding," kata Yusril kepada wartawan usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
15 Februari 2016
Mahkamah Agung (MA) menguatkan hukuman Faisal selama 12 tahun penjara. Duduk sebagai majelis hakim Syarifuddin dengan anggota MS Lumme dan Syamsul Rakan Chaniago.
9 November 2018
Faisal ditangkap di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Ware House No 313, Mekar Sentosa, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dan dieksekusi ke penjara. (asp/rvk)
