Menteri ESDM: Subsidi BBM Tetap 5,6 Juta Kiloliter

Jakarta - Kuota BBM yang disubsidi pemerintah sampai dengan akhir tahun 2005 akan tetap berjumlah 59.634.360 kiloliter. Namun, pemerintah memperkirakan sampai 31 Desember 2005 konsumsi BBM dalam negeri akan lebih besar 10 % dari kuota tersebut, menjadi 65.619.950 kiloliter."Untuk BBM bersubsidi, jumlahnya akan tetap sesuai kuota APBN 2005 yakni 59,6 juta kiloliter," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela raker dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/8/2005).Kelebihan 10 % itu, rencananya akan dijual dengan harga pasar. Alokasi BBM yang akan dijual dengan harga pasar tersebut berasal dari sektor industri sebesar 5.288.401 kiloliter dan dari sektor penggunaan sendiri (own use) sebesar 697.183 kiloliter.Sampai bulan Juni 2005, konsumsi BBM dalam negeri sudah melebihi 3,5 % dari kuota yang ditentukan. Dalam raker yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga 23.00 WIB itu, DPR dan pemerintah membahas tiga hal. Yakni, asumsi harga minyak internasional, volume produksi minyak dalam negeri dan kuota konsumsi minyak untuk APBNP 2005. DPR menyepakati kisaran harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk semester dua tahun 2005 dinaikan menjadi US$ 52 sampai US$ 58. Kenaikan ini karena pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah internasional akan tetap diatas US$ 60 hingga akhir tahun.Pemerintah memprediksi harga minyak akan tetap tinggi dua hingga tiga tahun ke depan. "Sekarang harga minyak dunia sekitar US$ 60. ICP US$ 51, tapi kalau tetap naik di atas US$ 60 terus, maka rata-rata ICP naik menjadi US$ 54," tambah Purnomo.Volume produksi minyak tahun 2005 dalam APBNP juga tidak berubah. Dalam APBN 2005 volume produksi minyak Indonesia ditargetkan berjumlah 1.070.000 barrel per hari. Kini, produksinya baru mencapai 89 % dari target tersebut.DPR juga meminta pemerintah untuk memperbaikai sistem distribusi BBM, khususnya minyak tanah. DPR menilai, subsidi BBM yang diberikan sering kali tidak sampai pasaran. Minyak tanah juga langka dipasaran. Menanggapi kelangkaan minyak tanah, Purnomo mengatakan, departemennya telah mempersiapkan draf sistem distribusi BBM yang baru.Senada dengan Purnomo, Direktur Kilang Pertamina Ari Soemarno mengatakan, sistem distribusi minyak tanah saat ini rawan dan tidak tepat sasaran. "Sistem distribusi minyak tanah yang ada sekarang sangat bebas. Semua orang bisa ambil seenaknya. Kita hanya bisa kontrol dari jumlahnya. Seharusnya ada sistem yang lebih baik," kata Ari Soemarno.Untuk masa mendatang, lanjut Ari, subsidi BBM akan ditinjau untuk diubah sistemnya dari subsidi produk menjadi subsidi langsung pada konsumen atau sektor pemakai. Purnomo juga sempat menyampaikan, langkah pengusaha di daerah yang mengimpor BBM sendiri untuk keperluan industri akan membantu pemerintah mengamankan stok BBM. "Langkah itu cukup baik, karena mereka menyediakan sendiri keperluan BBM-nya dan tidak mengambil dari stok pemerintah," papar Purnomo. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pengusaha di Jawa Timur mengimpor BBM secara sendiri. Sebab, harganya lebioh kompetitif dibanding harga dari Pertamina. (ism/)