DetikNews
Kamis 08 November 2018, 16:15 WIB

Tuntut Zumi Zola 8 Tahun, Jaksa KPK Ungkap Aliran Duit Gratifikasi

Audrey Santoso - detikNews
Tuntut Zumi Zola 8 Tahun, Jaksa KPK Ungkap Aliran Duit Gratifikasi Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Jaksa KPK membeberkan peruntukan uang gratifikasi yang diterima Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola. Penggunaan uang itu mulai dari untuk membayar sewa kantor PAN Jambi hingga kepentingan pribadi Zumi.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat tuntutan untuk Zumi. Peruntukan uang itu sebenarnya sudah dibeberkan jaksa saat pembacaan surat dakwaan, tapi saat ini dilengkapi pengakuan Zumi.

Zumi disebut menggunakan tangan orang lain untuk menerima duit gratifikasi dari para kontraktor tersebut. Ada dua nama yang disebut jaksa sebagai kepanjangan tangan Zumi, yaitu Muhammad Imaduddin alias Iim dan Apif Firmansyah.




"Bahwa Muhammad Imaduddin alias Iim setelah menerima uang sejumlah Rp 30,804 miliar tersebut kemudian mempergunakan uang tersebut berdasarkan perintah terdakwa dan Apif Firmansyah untuk dan atas kepentingan terdakwa dan keluarganya," ujar jaksa KPK Tri Anggoro saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Berikut ini daftar besaran uang dan peruntukan serta pengakuan Zumi seperti tertera dalam tuntutan:
1. Rp 75 juta (Zumi tidak mengakui)
Penggunaan uang untuk akomodasi pengurus DPD PAN Kota Jambi dalam rangka menghadiri pelantikan Zumi sebagai Gubernur Jambi 2016-2021 pada akhir Februari 2016.
2. Rp 374 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk membeli 2 unit ambulans untuk operasional DPD PAN Kota Jambi pada bulan Maret 2016.
3. Rp 70 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk pembayaran spanduk adik Zumi, Zumi Laza, dan sewa billboard 10 titik lokasi.
4. Rp 60 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk pembayaran sewa kantor DPD PAN Kota Jambi pada April 2016.
5. Rp 156 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk kurban gubernur pada hari raya Idul Adha tahun 2016.
6. Rp 6,64 miliar (Zumi mengaku hanya mendapat informasi)
Penggunaan untuk tambahan ketok palu APBD 2017.
7. Rp 1,3 miliar (Zumi tidak mengakui)
Penggunaan untuk keperluan kampanye Masnah sebagai calon Bupati Muaro Jambi.
8. Rp 4,2 miliar (Zumi mengaku hanya mendapat informasi)
Penggunaan untuk tambahan ketok palu APBD 2017 tahap 2.
9. Rp 250 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk keperluan Zumi yaitu biaya buka puasa sunah yang diselenggarakannya.
10. Rp 1.844.387.000 (Zumi mengakui)
Ditukarkan ke dolar Singapura sebesar SGD 314 ribu untuk keperluan Zumi.
11. Rp 500 juta (Zumi mengakui)
Untuk menambahkan uang SGD 314 ribu yang sebelumnya diserahkan.
12. Rp 150 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk survei menghitung tingkat elektabilitas Zumi Laza.
13. Rp 64 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk setor tunai kepada rekening salah seorang notaris di Jakarta.
14. Rp 300 juta (Zumi mengakui dan mengembalikannya ke KPK)
Penggunaan untuk pembayaran biaya umrah Zumi dan keluarganya.
15. Rp 600 juta (Zumi mengakui)
Penggunaan untuk LPJ Gubernur Jambi 2016, diberikan kepada anggota DPRD Jambi.
16. Rp 300 juta (Zumi mengakui)
Iim menyerahkan ke Apif untuk diserahkan ke Zumi di Bandara Sultan Taha Jambi
17. Rp 70 juta (Zumi tidak mengakui)
Uang keluar untuk untuk keperluan Zumi.
18. Rp 260 juta (Zumi tidak mengakui)
Untuk rental 10 unit mobil Triton yang akan dipergunakan untuk kampanye Masnah.
19. Rp 200 juta (Zumi tidak mengakui)
Untuk bayar baju gamis atau muslimah dalam rangkaian kegiatan kampanye Masnah.
20. Rp 50 juta (Zumi tidak mengakui)
Untuk pembelian sapi dalam rangka acara Gubernur di Tanjab.




Selain itu, ada penggunaan uang total Rp 12.715.613.000 melalui Apif. Namun semuanya tidak diakui oleh Zumi.

"Bahwa di depan persidangan terdakwa mengakui beberapa penggunaan uang yang memang dipergunakan oleh terdakwa dan keluarga terdakwa. Namun demikian, di persidangan terdakwa juga mendalilkan tidak mengetahui jumlah nominal uang yang diterimanya sebagai fee (ijon) proyek tahun 2017 serta tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan yang memberikan uang tersebut," kata jaksa.

Zumi Zola dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Dia diyakini jaksa menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 44 miliar dan satu unit Toyota Alphard dari sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi tahun anggaran 2014-2017.

Selain itu, dia dianggap terbukti memberikan suap sebesar Rp 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Jambi 2014-2019.


Saksikan juga video 'Zumi Zola Didakwa Terima Suap Rp 44 M dan Alphard':

[Gambas:Video 20detik]


(dhn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed