DPR Setujui Tambahan Anggaran Dephan Rp 2 Triliun

Jakarta - DPR menyetujui tambahan anggaran untuk Departemen Pertahanan (Dephan) Rp 2 triliun dalam APBN-P 2005. Untuk itu, DPR mendesak penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai rencana yang sudah disetujui."Pada waktu yang lalu masih banyak terjadi pengalihan penggunaan dana dari rencana yang sudah ditetapkan," kata anggota Panitia Anggaran Komisi I DPR, Happy Bone Zulkarnain, kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2005).Politisi Partai Golkar ini merinci anggaran tersebut terdiri dari Rp 526 miliar untuk operasi pemulihan keamanan di Aceh dan Rp 1,47 triliun untuk meningkatkan kekuatan pertahanan. "Anggaran yang kita setujui adalah semua yang terkait dengan operasi tempur seperti pengadaan meriam, pesawat dan senjata," tegas Happy.Ia memastikan pengawasan yang dilakukan DPR akan lebih ketat dalam menyoroti pengadaan Alutsista (alat utama sistem pertahanan). "Setiap lembar persetujuan rencana anggaran ada tanda tangan kami. Jadi, kalau ada yang tidak sesuai dengan rencana akan langsung kami stop," tambahnya.Komisi I DPR, menurutnya, mendukung penyataan Menhan Juwono Sudarsono yang akan kritis, transparan dan akuntabel dalam pengadan alutsista. Pembelian persenjataan itu harus mencakup UU Antimonopoli, Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan Kepmenhan 1/2005 tentang Tata Cara Pengadaan Alutsista di Lingkungan Dephan."Pengadaan alutsista juga harus disertai upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri agar rencana pemerintah mewujudkan industri pertahanan yang profesional bisa diwujudkan," tandas Happy. (asy/)