DPR Minta Pelaku Penutupan Paksa Gereja Ditindak

Jakarta - Penutupan paksa 23 gereja di Bandung karena dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri tahun 1969 juga menyedot perhatian DPR. Pemerintah diminta menangkap pelaku penutupan itu."Pemerintah harus tegas siapa pun yang melakukan anarki, kepolisian harus menangkap," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Agung Sasongko, di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2005). Mitra kerja Komisi VIII termasuk Menteri Agama. Politisi PDIP ini berjanji akan melakukan dengar pendapat dengan korban dan akan menyampaikan hasilnya kepada Menteri agama."Tidak ada kewenangan untuk menjadi hakim kecuali Tuhan, karena itu sikap dan perilaku seperti itu harus dihentikan," ujarnya.Hal yang sama disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI dari FPDS, Tiurlan Hutagaol. Dia meminta agar pemerintah mencabut SKB dua menteri tentang persyaratan mendirikan tempat ibadah."Pemerintah harus melakukan langkah yang dapat meminimalisir dan mencegah agar masalah ini tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia," imbuh Tiurlan.Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP), dan ormas Islam lainnya beserta masyarakat telah melakukan penutupan terhadap 23 gereja di Bandung. Aksi ini dilakukan terhitung sejak November 2002 hingga 21 Agustus 2005 yang menimpa Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot. Hal ini membuat Gus Dur turun tangan. Dia meminta SBY menindak tegas. Jika tidak, banser pun siap dikerahkan. FPI pun tak terima. Mereka balas akan menuntut Gus Dur yang dinilainya telah menyebarkan fitnah.FPI juga menyangkal menutup gereja. Mereka mengaku hanya menutup rumah yang dijadikan gereja liar dan tidak mendapatkan izin warga setempat. (aan/)