DetikNews
Senin 05 November 2018, 05:32 WIB

UMP DKI Ditolak Buruh, Anies Tunjuk Pemerintah Pusat

Marlinda Oktavia Erwanti, Ibnu Hariyanto - detikNews
UMP DKI Ditolak Buruh, Anies Tunjuk Pemerintah Pusat Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta UMP DKI Jakarta 2019 menjadi Rp 4,2 juta setelah Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan UMP DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Said Iqbal menuturkan pihaknya menolak jika penetapan UMP masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Menurut Said, upah sebesar Rp 3,94 untuk hidup di Jakarta tidak layak. Menurutnya, kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut: Makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45.000, maka dalam 30 hari, total Rp 1,35 juta; sewa rumah serta biaya listrik dan air dalam 1 bulan Rp 1,3 juta; dan transportasi yang membutuhkan biaya Rp 500.000.

Baca Juga: Said Iqbal Minta UMP DKI Rp 4,2 Juta, Ini Respons Anies

"Dari tiga item tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diutak-atik," kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan penetapan UMP DKI memang harus didasari PP 78/2015. Anies mengatakan Pemprov DKI menyediakan banyak subsidi bagi buruh di DKI agar bisa mengurangi biaya hidup buruh.

"Ya kan kritik pada peraturan pemerintah (PP) sebetulnya persoalannya di PP, kita semua mengikuti PP, tapi bedanya di Jakarta kita siapkan Kartu Pekerja Jakarta yang berfungsi untuk mengurangi biaya hidup. Jadi dengan begitu, maka pekerja di Jakarta akan bisa dapatkan nilai yang lebih besar dari UMP-nya," kata Anies di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (4/11).

Baca Juga: Said Iqbal Minta UMP DKI Rp 4,2 Juta, Pemprov: Kami Mengacu PP 78

Anies mengatakan akan segera meluncurkan Kartu Pekerja pada 15 November. Kartu pekerja tersebut akan meliputi biaya transportasi, biaya pangan, hingga biaya pendidikan atau KJP.

"Ya karena itulah kita berikan biaya untuk transportasi, pangan, untuk pendidikan sehingga biaya hidupnya berkurang karena sebagian ditanggung oleh bantuan pemerintah," jelas Anies.

Anies bahkan menyebut, dengan subsidi itu, para pekerja bisa mendapat upah senilai Rp 4,5 juta. Dia menuturkan bantuan itu akan sangat berguna bagi pekerja yang sudah memiliki anak.

"Ada infografisnya itu. Nanti terlihat nilai yang didapat pekerja Jakarta itu bisa di atas Rp 4,5 juta. Bahkan bila anaknya dua atau tiga nilai jauh lebih besar karena KJP-nya lebih banyak. Nilai transportasi anak ditanggung juga. Jadi manfaat bagi pekerja yang punya anak, beban hidupnya tinggi dikurangi lewat subsidi ini," papar Anies.
(fdu/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed