detikNews
Jumat 02 November 2018, 19:35 WIB

FIR Dikuasai Singapura, PKS Dorong Capres Kampanye Kedaulatan Udara

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
FIR Dikuasai Singapura, PKS Dorong Capres Kampanye Kedaulatan Udara Ilustrasi ruang udara RI. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Flight information region (FIR) atau wilayah informasi penerbangan di Kepulauan Riau dan sekitarnya masih dikuasai Singapura. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mendorong tema kedaulatan rakyat jadi bahan untuk kampanye Pilpres 2019.

"Syukur-syukur nanti dalam kampanye pilpres ada presiden yang membuat satu agenda dengan menegaskan kita harus betul-betul berdaulat di seluruh kekuasaan hukum Indonesia. Bukan hanya darat, bukan hanya laut, tetapi udara," kata HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

HNW berharap tema soal FIR bisa masuk kampanye kali ini. Dia mengaku akan mengingatkan capres Prabowo Subianto menyinggung masalah kedaulatan udara dalam kampanye.


"Mudah-mudahan itu masuk dalam kampanye dan saya ingatkan Pak Prabowo untuk menyampaikan masalah ini," tutur anggota Komisi I yang membidangi pertahanan itu.

Masalah FIR memang telah menjadi kontroversi dalam hal kontrol wilayah udara di Indonesia. Sejak 1946 hingga saat ini, FIR diserahkan kepada Singapura sesuai dengan mandat International Civil Aviation Organitation (ICAO).

Ini terkait izin penerbangan pesawat berjadwal. Airlines yang melintas di area seluas 100 nautical mile atau 200 km di wilayah udara Kepri harus melalui izin ATC Singapura, termasuk pesawat Indonesia.


Sebenarnya usaha merebut kembali telah dilakukan beberapa kali tapi selalu gagal karena ICAO merasa Indonesia belum cukup mampu dan kurang dalam infrastruktur.

Tidak hanya mengatur lalu lintas udara, mandat ICAO itu juga membuat Singapura berhak memungut fee dari seluruh maskapai yang melintasi FIR, termasuk maskapai negara selain Indonesia. Tarifnya dalam dolar Amerika dan besarnya berbeda-beda, tergantung jenis dan kapasitas pesawat. Namun fee itu juga harus dibagi dengan pemerintah pusat Indonesia.

Banyaknya pesawat yang melintasi wilayah tersebut, termasuk maskapai Malaysia, bisa membuat fee yang diterima Indonesia sangat besar andai tidak di-share dengan Singapura. Namun penguasaan ruang udara negara oleh negara lain menjadi keprihatinan karena seolah-olah, untuk masuk ke rumah sendiri, Indonesia harus minta izin kepada tetangga.
(gbr/elz)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com