Gubernur Buat Aturan Wajib Salat Berjemaah, Ini Kata DPRD Banten

Jakarta - Ketua DPRD Banten Asep Rakhmatullah menilai edaran 'Gerakan Berjamaah Salat Fardhu Lima Waktu' bagi PNS Banten dinilai lebih baik dibanding pegawai yang suka main ponsel sambil memikirkan cara bagaimana korupsi. Meski tidak substansial, aturan ini dibuat untuk menguatkan moral pegawai.

"Daripada main HP, daripada melakukan pikiran koruptif. Karena dari pemikiran adiktif (soal bagaimana korupsi), ya ujungnya korupsi," kata Asep di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Banten, Jumat (2/11/2018).

Tapi edaran tersebut, menurutnya, berlebihan jika harus dibuat aturan dalam peraturan daerah. Edaran ini ia nilai positif karena banyak PNS yang tidak menjalankan salat berjemaah. Apalagi masjid besar milik Pemprov dibangun dengan biaya mahal dan selalu lengang.

"Mudah-mudahan bukan unsur paksaan, tapi menyadarkan PNS untuk bagaimana ruang masjid besar dan anggaran besar tapi ramainya untuk acara tertentu saja," katanya.

Baca juga: Usai Buat Edaran Salat, Wahidin Diminta Bikin Aturan Antikorupsi

Terpisah, aturan ini dinilai tidak substansial oleh aktivis Banten Bersih. Daripada mengurusi hal yang sifatnya privat, Gubernur diminta berfokus pada pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov.

"Sebaiknya Gubernur mendorong SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melakukan rencana aksi pemberantasan korupsi yang telah disusun bersama KPK. Persoalan salat berjemaah tidak ada korelasinya dengan perilaku antikorupsi," kata Deny Permana dari Banten Bersih.

Apalagi aturan serupa pernah dibuat di daerah lain yang ujung-ujungnya kepala daerahnya malah ditangkap oleh KPK karena korupsi.

"Di beberapa daerah yang pernah menerapkan edaran serupa, justru perilaku korupsi aparaturnya tinggi. Bahkan sampai KPK melakukan OTT. Jadi fokus saja pada ranah publik," tegasnya. (bri/asp)