Pimpinan Komisi III DPR Diminta Undang Tokoh GAM

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai penjelasan pemerintah soal pemberian amnesti kepada eks GAM belum cukup. Mereka mendesak pimpinan Komisi III juga menghadirkan tokoh-tokoh GAM, terutama yang ikut berunding di Helsinki, Finlandia. Kehadiran tokoh GAM sangat penting untuk memberikan penjelasan soal komitmen dan kesetian mereka terhadap NKRI, sekaligus untuk menghindari agar amnesti yang diberikan tidak sia-sia."Saya haqul yakin mengusulkan ini, karena jika ini tidak dilakukan, saya khawatir setelah kita beri amnesti mereka berontak lagi," kata Panda Nababan dari FPDIP dalam raker gabungan antara Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Komisi III di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (24/8/2005).Senada dengan Panda, Ahmad Fauzi dari FPD menegaskan, komitmen yang akan disampaikan tokoh GAM akan memberi keyakinan kepada Komisi III dalam memberikan pertimbangan amnesti sebagaimana yang diminta oleh Presiden SBY.Sementara Nursyahbani Katjasungkana dari FKB menyatakan, kehadiran tokoh GAM di DPR akan sangat penting dalam memberikan kebenaran informasi mengenai jumlah anggota GAM yang sebenarnya.Soal usulan itu, Wakil Ketua Komisi III Akil Muchtar tidak bisa menjanjikan. Usulan itu masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III.Sementara itu, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak keberatan jika Komisi III menghadirkan tokoh-tokoh GAM. Namun sebagai wakil pemerintah, ia berpesan agar DPR betul-betul mengundang tokoh dan pimpinan GAM yang ikut menandatangani dan berunding dengan pemerintah di Helsinki."Jangan ambil di jalanan, nanti ngomong-nya aneh-aneh. Prinsipnya kami tidak ingin mencampuri urusan DPR atau kewenangan DPR," pesan Yusril. (umi/)