Rabu 31 Oktober 2018, 16:46 WIB
Jaksa Minta Hak Politik Fayakhun Dicabut 5 Tahun
Fayakhun Andriadi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Selain tuntutan pidana, eks anggota DPR Fayakhun Andriadi dituntut pencabutan hak politik selama 5 tahun. Fayakhun tidak memilik hak untuk dipilih dalam jabatan publik setelah menjalani pidana.
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana," ujar jaksa KPK Kresno A Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).
Fayakhun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Fayakhun diyakini jaksa menerima uang suap USD 911.480 dari mantan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.
Uang suap itu dimaksudkan agar Fayakhun menambahkan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone. Fayakhun menerima uang suap itu untuk kepentingan politik pribadinya maju Ketua DPD Golkar DKI dan eks Ketua DPR Setya Novanto.
Fayakhun diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Simak Juga 'Fayakhun Jadi Tersangka KPK, Agus Gumiwang Pimpin Golkar DKI':
(fai/dhn)
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana," ujar jaksa KPK Kresno A Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).
Baca juga: Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara |
Uang suap itu dimaksudkan agar Fayakhun menambahkan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone. Fayakhun menerima uang suap itu untuk kepentingan politik pribadinya maju Ketua DPD Golkar DKI dan eks Ketua DPR Setya Novanto.
Fayakhun diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Simak Juga 'Fayakhun Jadi Tersangka KPK, Agus Gumiwang Pimpin Golkar DKI':
(fai/dhn)
