Hak Politik Cagub Sultra dan Walkot Kendari Dicabut Hakim

Faiq Hidayat - detikNews
Rabu, 31 Okt 2018 15:58 WIB
Asrun dan Adriatma ketika menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Majelis hakim yang mengadili Asrun dan Adriatma Dwi Putra mencabut hak politik keduanya selama 2 tahun. Mereka tidak memiliki hak untuk dipilih atau memilih selama waktu yang ditentukan itu setelah selesai menjalani masa pidananya.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik Asrun dan Adriatma masing-masing 2 tahun setelah selesai jalani pidana," kata majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).




Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Sedangkan anak Asrun, Adriatma, menjabat sebagai Wali Kota Kendari saat dijerat KPK.

Keduanya terbukti bersalah menerima suap Rp 6,8 miliar dari kantong mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Uang suap dimaksud agar Asrun memenangkan proyek lelang perusahaan Hamzah.

Asrun dan Adriatma sama-sama divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. (fai/dhn)