PPP Anggap Tak Ada Unsur Kampanye dalam Penggratisan Tol Suramadu

PPP Anggap Tak Ada Unsur Kampanye dalam Penggratisan Tol Suramadu

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Rabu, 31 Okt 2018 12:07 WIB
Ketum PPP Rommy (Tsarina/detikcom)
Jakarta - Capres petahana Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu terkait penggratisan Jembatan Suramadu. Ketum PPP Romahurmuziy atau Rommy lantas berbicara tentang keunggulan petahana, yang bisa mengeluarkan kebijakan populis, sehingga itu bukan merupakan kampanye.

"Tetapi saya katakan unsur kampanyenya sama sekali tidak ada. Itu kan kebijakan publik didasarkan atas analisis mendalam dan sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir atas evaluasi keberadaan Jembatan Suramadu. Kalau seluruh kebaikan yang dibuat untuk masyarakat kita disebut kampanye, ya susah, dong," kata Rommy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rommy awalnya menanggapi laporan yang dilayangkan Forum Advokat Rantau (Fara) itu dengan menyebut pihak lawan hanya bisa melakukan propaganda dan mengarahkan setiap kesalahan kebijakan administrasi pemerintah di seluruh tingkatan kepada Jokowi. Bagi Rommy, Jokowi di mata oposisi akan selalu salah.

"Apa pun kebaikan yang dibuat oleh pemerintahan ini, misalnya membagikan sertifikat tanah secara gratis, termasuk yang terakhir menggratiskan Tol (Jembatan) Suramadu, yang sudah beroperasi sejak 2009, itu dianggap sebagai pencitraan," ujar Rommy.



Rommy lalu menjelaskan mengapa Jembatan Suramadu kini digratiskan Jokowi. Dari penjelasan Rommy, isu ekonomi jadi faktor utamanya.

"Padahal kita tahu persis evaluasi selama 9 tahun terakhir ini setelah dibangunnya Jembatan Suramadu dan beroperasi, ternyata pertumbuhan ekonomi di Madura tidak sebaik yang diproyeksikan ketika jembatan itu pertama kali dirancang," sebut Rommy.

Anggota DPR itu menyebut ada semacam Badan Penyelenggara Jembatan Suramadu yang dibentuk untuk menjadikan Madura sebagai kawasan hinterland atau kawasan industri untuk daerah Jawa Timur. Namun niat itu disebutnya tak kunjung terwujud karena biaya Jembatan Suramadu.

"Salah satu tinjauan yang kemudian analisisnya keluar sebagai dasar pengambilan kebijakan adalah harga Tol Suramadu itu yang menjadikan penghambat karena Madura, tingkat kabupaten, ini termasuk daerah yang banyak desa miskinnya sehingga memang mereka mobilitasnya menjadi terbatasi karena harga tol yang sekarang ini dibebankan kepada Suramadu," tutur Rommy.



"Mengingat operasi ini sudah berlangsung sekian tahun dan APBN kita memungkinkan menanggung biaya pemeliharaan, ya menurut Kementerian PU perkiraannya sekitar Rp 30 miliar per tahun, kenapa tidak itu digratiskan," jelasnya.

Rommy menghormati langkah masyarakat yang melaporkan Jokowi terkait kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu. Akan tetapi, dia menepis anggapan bahwa Jokowi melakukan kampanye terselubung dalam kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu lantas berbicara materi yang dimiliki petahana dan penantang. Bagi Rommy, keunggulan petahana adalah dapat mengeluarkan kebijakan populis. Dia mendorong Jokowi terus menelurkan kebijakan populis, tetapi tidak hanya saat pemilu, tapi juga dilanjutkan jika terpilih dua periode.

"Petahana itu yang dipunyai kebijakan populis. Penantang yang dipunyai adalah mendegradasi kualitas kebijakan yang dianggap populis. Jadi ini hal biasa dalam pemilu. Tapi bagi saya, Pak Jokowi justru harus lebih banyak melakukan kebijakan-kebijakan populis. Bukan hanya menjelang pemilu, tetapi berlanjut kalau beliau terpilih lagi sampai 2024," pungkasnya.


Saksikan juga video 'Ada 1.000 Berita Hoax Selama Masa Kampanye Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/bag)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads