Bamsoet Sebut Pemilu Langsung Harus Dievaluasi, Ini Kata Mendagri

Jakarta - Ketua DPRD Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan evaluasi pemilihan langsung harus dievaluasi menyusul Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terkena OTT KPK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bicara mengatakan sistem pemilu saat ini sudah baik.

"Itu perlu waktu panjang, sistem Pilkada sudah bagus, rakyat diberikan kewenangan untuk memilih, soal satu dua (pejabat) yang korupsi kan tidak bisa dipukul rata. Soal ada usulan perbaiki sistem, dan perkuat sistem, dan optimalkan, mari. Nggak masalah," ucap Tjahjo kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2018).

Baca juga: Bupati Cirebon Ditangkap KPK, Ketua DPR: Pemilu Langsung Harus Dievaluasi

Menurut Tjahjo, perlu ada diskusi dan pembahasan lagi mengenai evaluasi Pilkada langsung. Pemerintah terbuka untuk membahas Pilkada langsung dengan lembaga manapun.

"Ya silakan, kami terbuka, pemerintah, KPU, Parpol, DPR, kalau mau bahas ulang ya silakan, tapi aturan sudah bagus. KPK fungsi pencegahannya sudah bagus. Kalau aspek pencegahan nggak bisa, ya aspek pembinaan," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Bamsoet menilai peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi RI.

"Menurut saya yg harus dievaluasi sistem demokrasi kita. Sebagaimana semangat kawan-kawan, kami sebetulnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Baca juga: Mendagri dan Menhan Ingatkan Bahaya Radikalisme

Ia menilai sistem pemilu langsung yang kini diterapkan di Indonesia membutuhkan biaya politik tinggi. Hal itu, sebut Bamsoet, memicu tindakan korupsi para pejabat.


Saksikan juga video 'Bamsoet Minta KPU untuk Kembali ke Jalan yang Benar':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/idh)