Pemerintah Bak Preman, Teken Dulu Urusan Belakangan
Rabu, 24 Agu 2005 01:03 WIB
Jakarta - Pemerintah dinilai bersikap seperti preman dalam perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Bedanya, kalau gaya preman adalah pukul dulu urusan belakangan. Sedangkan pemerintah, tanda tangan dulu urusan belakangan.Penilaian ini datang dari Amien Rais, mantan Ketua MPR yang memang dikenal lugas, saat mengkritik sikap tergesa-gesa pemerintah dalam menandatangani Nota Kesepahaman dengan GAM. Pemerintah dinilainya mengejar target untuk menandatangani MoU sebelum 17 Agustus."Jadi seperti preman pukul dulu urusan belakangan, tanda tangan dulu urusan belakangan. Sekarang urusannya jadi panjang" ujar Amien di sela-sela peringatan acara HUT PAN ke 7 di kantor DPP PAN yang baru di Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2005) malam.Namun, Amien, karena MoU RI-GAM sudah ditandatangani maka hal terpenting kita lakukan adalah mendukung pemerintah. "Tetapi pemerintah juga harus membuka diri pada kritik pada koreksi," katanya.Menurut Amien, kita tidak bisa mundur lagi ke belakang seperti sebelum ada MoU. "Jadi tidak ada kata surut. Sekarang bagaimana poin-poin yang kritis bisa diperlunak. Karena kalau mundur sudah tidak benar," kata mantan Ketua umum DPP PAN ini.Berkaitan dengan keterlibatan pemantau asing, Amien meminta jika ada sengketa maka penyelesaiannya jangan diberikan secara mutlak kepada mereka. "Karena bila demikian seolah-olah kedaulatan kita sudah digadaikan," katanya.Sedangkan mengenai imbas dari MoU ini terhadap provinsi lain, Amien berpesan hendaknya masyarakat Papua dan provinsi lain tidak tergesa-gesa mengajukan tuntutan yang sama. Sebab MoU ini merupakan hal yang masih berproses."Jangan sampai bangsa ini buyar dan yang terpenting untuk mencegah hal tersebut keadilan harus ditegakkan baik di Aceh, Papua maupun di provinsi lain," tegas Amien.Amien juga mengingatkan kepada pemerintah agar implementasi MoU dilakukan secara hati-hati. "Dengan menjaga agar kedaulatan tidak boleh digadaikan dan kepentingan bangsa dan rakyat Aceh harus diunggulkan," demikian Amien Rais.
(gtp/)











































