Delegasi Pelayaran Kebangsaan V Temui Fraksi PDIP DPR

Jakarta - Sekitar delapan orang dari perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Pelayaran Kebangsaan V mendatangi DPR RI. Mereka menemui Fraksi PDIP untuk menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari Pelayaran Kebangsaan V.Delegasi dari Pelayaran Kebangsaan V ini diterima Sekretaris Fraksi PDIP Jacobus Mayong Padang dan beberapa anggota Komisi X dari PDIP di Ruang Fraksi PDIP di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2005).Sebelum diterima F-PDIP DPR, delegasi Pelayaran Kebangsaan V juga sudah bertandang ke Lembaga Pertahanan Nasional untuk menyampaikan hasil dan rekomendasi serta berdiskusi. Delegasi rencananya akan menemui Ketua DPR Agung Laksono dan berharap dapat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.Delegasi Pelayaran Kebangsaan V antara lain merekomendasikan agar pemerintah dan DPR RI harus segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagai tercantum dalam UUD 1945.Mereka juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik di seluruh wilayah NKRI dan menanganinya secara profesional sehingga ancaman disintegrasi dapat diantisipasi sejak dini. Mereka juga mendukung upaya damai di Aceh dan di beberapa wilayah di Indonesia dalam koridor NKRI dan sesuai dengan konstitusi Indonesia. Khusus untuk F-PDIP, mereka berharap PDIP yang memiliki azaz kebangsaan dan Pancasila terus memperjuangkan pluralisme dan multikulturalisme.Mayong Pandang dalam tanggapannya menyatakan sangat setuju dan senang sekali dengan rekomendasi yang telah disampaikan mahasiswa.Pelayaran Kebangsaan V merupakan program yang difasilitasi oleh Ditjen Dikti Depdiknas dan TNI AL. Sebanyak 147 mahasiswa dari 74 perguruan tinggi seluruh Indonesia dan 15 orang taruna dari TNI, AD, dan Akademi Kepolisian mengikuti kegiatan ini. Para peserta Pelayaran Kebangsaan V berlayar dengan Kapal KRI Tanjung Dalpele menempuh rute Tanjungpriok, Belawan, Tanjungpriok pada 12 sampai 20 Juli 2005. Selama pelayaran mereka mendiskusikan lima topik utama. Yakni multikulturalisme, hubungan dan kerjasama antar etnik, hubungan antarumat beragama, kearifan dan demokrasi lokal, dan bencana Aceh. (gtp/)