Jemaat Ahmadiyah Ngadu ke DPR

Jakarta - Karena mengalami tekanan di beberapa daerah, Jemaat Ahmadiyah mengadu ke DPR. Mereka mendesak DPR meminta pertanggungjawaban pemerintah, terutama Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri dan Menag.Belasan pengikut Ahmadiyah yang didampingi kuasa hukumnya, Adnan Buyung Nasution, ini ditemui Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2005). Agung didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR Aisyah Hamid Baidlowi dan anggotanya, Marissa Haque."Seharusnya tidak seorang pun, termasuk Ahmadiyah, yang bisa ditindas. Negara seharusnya melindungi. Tapi kenapa pemerintah seperti tutup mata membiarkan kejadian ini terus berlangsung," ujar Buyung.Dia mengaku heran kenapa pemerintah, khususnya Depdagri, tidak berbuat apa-apa saat insiden pengrusakan Kampus Mubarok Jemaat Ahmadiyah di Parung, Bogor, terjadi."Di Garut, ada jemaat yang ditodong dengan golok. Apakah layak kita terus biarkan seperti ini? Mana tanggung jawab negara? Apakah kami harus mengadu ke Mahkamah Internasional?" cetus Buyung.Jika tidak juga ditanggapi, lanjut dia, pihaknya berencana akan menggugat pemda-pemda yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah."Ini kan prosesnya akan lama. Makanya kami mohon DPR untuk mengambil prakarsa meminta keterangan pemerintah," desak Buyung.Menanggapi hal ini, Aisyah menuturkan, Komisi VIII DPR akan menerima perwakilan Ahmadiyah pada 31 Agustus mendatang."Kita akan coba cari jalan keluar, sehingga ke depannya tidak ada diksriminasi, karena bagaimana pun juga, perlakuan ini tidak sesuai dengan UUD 1945," katanya. (sss/)