Golkar-Hanura Minta Penggratisan Jembatan Suramadu Tak Dinyinyiri

Jakarta - Hanura menilai elite PAN Dradjad Wibowo keliru jika menyebut penggratisan jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebijakan sontoloyo. Hanura menyesalkan pernyataan Dradjad.

"Jadi Dradjad Wibowo keliru jika menuduh bahwa kebijakan Jokowi kebijakan politik sontoloyo. Cara pandang Dradjad Wibowo yang sontoloyo dan keblinger, di satu sisi mengatakan positif, tapi sisi lain dia mengecam bahwa kebijakan itu memiliki motif kepentingan Pilpres dan saya sangat menyesalkan yang ngomong sekelas Dradjad Wibowo," ujar Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani saat dihubungi, Minggu (28/10/2018).

Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani. Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom

Hanura heran terhadap Dradjad yang di sisi lain menyambut baik pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu itu. Hanura meminta Dradjad bersikap negarawan.

"Dradjad Wibowo kan mengakui juga bahwa itu bermanfaat. Jadi Ambigu nih, di satu sisi dia mengakui itu bermanfaat bagi rakyat, di sisi lain dia memandang secara sinis ini memiliki kepentingan politik Pilpres. Harusnya sebagai negarawan, dia melihat apakah kebijakan Jokowi telah melaksanakan tugas negara untuk membahagiakan warga negaranya, meringankan urusan mereka yang disebut masyarakat Jatim," tutur Benny.

Baca juga: Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, PAN: Kebijakan Sontoloyo?

Sementara itu, Partai Golkar mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi akses gratis melewati jembatan Suramadu di Jawa Timur. Golkar meminta elite PAN Dradjad Wibowo tidak nyinyir jika menyebut kebijakan Jokowi sontoloyo.

"Saya kira itu hak presiden untuk menggratiskan jembatan Suramadu karena presiden sudah mempertimbangkan aspek-aspek break event point dari jembatan Suramadu tersebut. Saya kira kelompok sebelah jangan nyinyir dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Orang mau mensejahterakan rakyat kok dinilai negatif?" kata Ketua DPP Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily saat dihubungi.

Ketua DPP Golkar, Tb Ace Hasan S. Foto: dok. DPR

Sebelumnya, Dradjad yang merupakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN menyambut baik pengapusan tarif jembatan Suramadu oleh Jokowi. Kendati menyambut baik, PAN juga mempertanyakan kebijakan itu. Namun, dia mengaku memaklumi jika Jokowi membantah pembebasan biaya tersebut terkait Pilpres 2019.

"Soal timingnya dan bantahan Pak Jokowi? Yah saya maklum saja lah. Tidak perlu didebatkan. Soalnya Pak Jokowi kan politisi juga. Butuh suara juga. Dan petahana memang selalu diuntungkan. Bisa membuat kebijakan populis atas beban APBN atau BUMN. Jadi saya maklum saja," tutur Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, hari ini.

Baca juga: Jembatan Suramadu Digratiskan, Gerindra: Jokowi Show Off

"Meski dalam hati bertanya, ini tergolong kebijakan sontoloyo atau tidak ya? He..he," imbuh Dradjad.

Dalam kesempatan lain, Jokowi menjelaskan usulan pembebasan biaya jembatan Suramadu sudah ada sejak tahun 2015. Jokowi membantah kebijakannya terkait dengan politik.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu loh. Jangan apa-apa dikaitan dengan politik, ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan," ujar Jokowi di Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10). (dkp/imk)