FPDIP Tak akan Galang Hak Interpelasi MoU RI-GAM

Jakarta - PDIP termasuk partai yang paling kencang menentang isi MoU damai RI-GAM. Namun, fraksinya di DPR menolak menggalang hak interpelasi. Ada sejumlah alasan yang menjadi dasar sikap FPDIP."FPDIP tidak akan menggalang hak interpelasi karena setiap anggota dewan memiliki hak," ungkap Sekretaris FPDIP Jacobus K Mayongpadang di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (23/8/2005).Atas dasar itulah, lanjut dia, FPDIP akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak tersebut atau tidak. "Kami dari fraksi tidak akan melakukan penggalangan karena kalau itu yang dilakukan akan mengesankan PDIP terlalu ambisius," katanya. FPDIP, lanjut dia, akan membiarkan hak interpelasi soal MoU damai ini menjadi gerakan murni dan objektif karena memang banyak poin-poin yang bermasalah. Dia lalu mencontohkan poin 1.1.1 yang berisi soal pembuatan UU baru oleh DPR maksimal pada 31 September. "Padahal, kita tidak dilibatkan sama sekali dalam proses itu. Seenaknya saja bisa dijadikan bahan sampel," kata dia. Setuju Hak InterpelasiSecara pribadi, Jacobus mengaku setuju dengan hak interpelasi yang diusung sejumlah anggota dewan. Dia menilai memang sudah seharusnya pemerintah memberikan penjelasan kepada rakyat isi MoU tersebut. Penjelasan pemerintah harus dilakukan lewat rapat paripurna di DPR yang disiarkan secara langsung lewat televisi maupun radio."Kami sangat sepakat. Kami akan mendukung karena banyak sekali poin-poin kesepakatan yang bertentangan dengan UUD 1945. Jadi presiden perlu menjelaskan," kata Jacobus.Namun ia meminta kepada anggota dewan yang mengusulkan hak interpelasi agar konsisten memperjuangkan hak interpelasi itu sampai sukses di paripurna. Selama ini, menurutnya, penggunaan hak interpelasi hanya bersemangat di depan saja. Namun semakin ke belakang semakin banyak yang tidak mendukung. "Kami minta teman-teman jangan lagi mundur seperti dulu. Jadi semangat di depan, tapi di tengah perjalanan perjuangan rontok," katanya. (umi/)