Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, PKB ke PAN: Bukan Sontoloyo

Jakarta - PKB tidak sependapat dengan PAN yang menilai Presiden Jokowi menghapus tarif jembatan Suramadu karena kebijakan sontoloyo. PKB berpendapat, kebijakan Jokowi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat Madura.

"Itu salah cara melihatnya, bukan sontoloyo. Tujuannya mensejahterakan masyarakat Madura. Madura kan sangat tertinggal. Kalau dibanding dengan Gresik, Sidoarjo, Surabaya, kan tertinggal Madura. Salah satunya adalah koneksi melalui jembatan. Kalau mengeluarkan biaya yang besar, otomatis kan nggak berkembang," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Minggu (28/10/2018).

Baca juga: Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu, PAN: Kebijakan Sontoloyo?

PKB berpendapat, penghapusan tarif jembatan Suramadu merupakan kebijakan prorakyat. Sebab menurut PKB, kesejahteraan masyarakat Madura perlu ditingkatkan, salah satunya dengan mempermudah konektivitas dari dan menuju Pulau Jawa.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom

"Tentu itu kebijakan prorakyat, Pak Jokowi mendengarkan aspirasi dari masyarakat Jawa Timur. Salah satu cara mengembangkan kawasan Madura dengan cara itu, untuk membuka industri dan memakmurkan masyarakat Madura. Coba dilihat dari angka kemiskinan di Madura. Jadi Pak Jokowi mengambil kebijakan yang prorakyat," jelas Jazilul.

Sebelumnya, PAN menyambut baik pengapusan tarif jembatan Suramadu oleh Jokowi. Kendati menyambut baik, PAN juga mempertanyakan kebijakan itu. Namun, dia mengaku memaklumi jika Jokowi membantah pembebasan biaya tersebut terkait Pilpres 2019.

Baca juga: Jembatan Suramadu Digratiskan, Gerindra: Jokowi Show Off

"Soal timingnya dan bantahan Pak Jokowi? Yah saya maklum saja lah. Tidak perlu didebatkan. Soalnya Pak Jokowi kan politisi juga. Butuh suara juga. Dan petahana memang selalu diuntungkan. Bisa membuat kebijakan populis atas beban APBN atau BUMN. Jadi saya maklum saja," tutur Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, hari ini.

"Meski dalam hati bertanya, ini tergolong kebijakan sontoloyo atau tidak ya? He..he," imbuh Dradjad. (dkp/imk)