KPK Tetapkan 4 Anggota DPRD Kalteng Tersangka Suap

Jakarta - KPK menetapkan 4 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai tersangka suap. Keempatnya diduga menerima duit suap dari perusahaan sawit terkait pembuangan limbah pengolahan sawit.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 7 orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Sabtu (27/10/2018).

Empat anggota DPRD yang menjadi tersangka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalten Punding LH Bangkan, serta dua anggota Komisi B DPRD, yakni Arisavanah dan Edy Rosada.

Baca juga: KPK Sita Rp 240 Juta dari OTT Anggota DPRD Kalteng

Selain itu, KPK menetapkan tersangka para pemberi suap, yakni Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wadirut PT SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology), CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

Keempat anggota DPRD diduga menerima duit Rp 240 juta dari pengurus PT BAP terkait tugas dan fungsi pengwasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup.

Baca juga: KPK: Pihak Swasta Diamankan saat OTT DPRD Kalteng dari PT SMART

"Dari beberapa kali pertemuan antara pihak PT BAP dan Komisi B DPRD Kalteng, dibicarakan sejumlah hal, yaitu pihak DPRD akan membuat press release terkait HGU PT BAP di media. Pihak PT BAP meminta DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT BAP tidak memiliki izin HGU, namun proses perizinan tersebut sedang berjalan," papar Syarief.

DPRD, menurut Syarief, sebelumnya menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh di Seruyan, Kalteng. Laporan tersebut ditindaklanjuti DPRD dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT BAP.

"Dalam pertemuan tersebut kemudian anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang menguasai lahan sawit, namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yaitu hak guna usaha, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah karena diduga lahan sawi tersebut berada di kawasan hutan," terang Syarief.

Baca juga: Tentang Danau Sembuluh Kalteng yang Terkait OTT KPK

Anggota DPRD Kalteng penerima duit suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (fdn/fdn)