Sri memimpin apel siaga di Lapas Palu. Satuan petugas layanan dasar dan layanan hukum ikut dalam tinjauan Sri untuk mengecek dan memastikan jumlah narapidana dan tahanan yang berada di enam unit pelaksana teknis lapas/rutan yang terdampak gempa dan tsunami.
"Kami hadir kembali ke Palu untuk melihat kondisi layanan dasar dan layanan hukum lapas dan rutan yang terdampak gempa-tsunami," kata Sri seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (27/10/2018).
Layanan dasar yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan napi dan tahanan, seperti perawatan kesehatan, layanan makanan, dan sarana-prasarana hunian agar bisa ditempati dengan layak.
Sedangkan layanan hukum menyangkut layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, seperti sistem database pemasyarakatan serta jumlah napi dan tahanan di dalam dan yang belum kembali.
Sri menyebut total 1.670 napi dan 1.092 tahanan yang sudah kembali ke dalam lapas. Sisanya kini diburu polisi.
"Masih ada sekitar 578 orang lagi yang belum kembali. Kemenkum HAM telah mengajukan permohonan kepada Polri untuk penetapan status DPO bagi narapidana dan tahanan yang belum kembali pada batas waktu yang telah ditentukan, tanggal 26 Oktober 2018," tegas Sri. (fdn/jbr)
