OTT Ke-25 KPK yang Jerat Anggota DPRD Kalimantan Tengah

Jakarta - KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 25 kali selama 2018. Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap 14 orang, termasuk 8 anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

OTT tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat (26/10/2018) kemarin. Penangkapan dilakukan karena dugaan adanya transaksi terkait kewenangan pengawasan DPRD Kalteng terkait pembuangan limbah perkebunan sawit.

Baca juga: KPK OTT Lagi! Anggota DPRD Asal Kalteng Diamankan di Jakarta

"Diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Namun KPK belum menyebutkan identitas pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK hanya mengatakan ada uang ratusan juta rupiah yang diamankan saat OTT tersebut.

"Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai bagian dari commitment fee," ujarnya.

Baca juga: OTT DPRD Kalteng, KPK Dalami Pengawasan Pembuangan Limbah Sawit

Berikut ini daftar OTT KPK hingga 26 Oktober 2018:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra

7. 12 Maret:
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri

8. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar

9. 4 Mei:
Anggota DPR Amin Santono

10. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud

11. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

12. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi

13. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

14. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

15. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi

16. 13 Juli:
Anggota DPR Eni Maulani Saragih

17. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap

18. 21 Juli:
Kalapas Sukamiskin Wahyu Husen

19. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan

20. 28 Agustus:
Hakim Ad hoc Tipikor Medan Merry Purba

21. 3 Oktober:
Kepala Kantor Pajak Ambon, La Masikamba

22. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono

23. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

24. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

25. 26 Oktober:
8 Anggota DPRD Kalteng (saat ini masih berstatus saksi dan sedang diperiksa secara intensif di KPK).



Tonton juga video 'KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Cirebon, 4 Koper Disita':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/gbr)