Pemerintah Diminta Audit Penggunaan Dana Otsus Papua

Pemerintah Diminta Audit Penggunaan Dana Otsus Papua

- detikNews
Selasa, 23 Agu 2005 15:39 WIB
Jakarta - Sebanyak 70 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah dikucurkan pemerintah pusat dinilai tidak jelas penggunaannya. Karenanya, pemerintah diminta mengaudit dana itu.Dana otsus yang ditetapkan pemerintah untuk Papua tercatat Rp 5 triliun. Namun hingga UU Otsus Papua dicabut, dana yang dikucurkan baru Rp 3,5 triliun. Anggota DPD asal Papua Ferdinando Ibo yakin, dari dana yang telah dikucurkan itu, tidak satu sen pun yang dinikmati rakyat Papua."Perlu dilakukan audit. Perlu diperiksa uangnya terhambat di mana. Saya juga tidak tahu terhambatnya di mana, serta kesalahan siapa," tegasnya usai Sidang Paripurna DPD di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (23/8/2005).Hal lain yang mendesak dilakukan adalah dialog antara seluruh komponen rakyat Papua dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan otsus di Papua.Ferdinando menambahkan, pemerintah hendaknya jangan melihat kegagalan otsus dari sisi dananya saja. Sebab ada dua hal lain yang menjadi indikator kenapa otsus gagal dilaksanakan di Papua."Pelanggaran HAM masih terjadi hingga sekarang. Kegagalan otsus lainnya adalah sejarah Papua itu sendiri yang tidak jelas," kata dia.Selain itu, ungkap Ferdinando, rakyat Papua hingga kini masih diintimidasi aparat keamanan. Banyak rakyat Papua yang selama ini vokal, namun selalu dianggap sebagai separatis. Untuk itu, dia meminta presiden agar melaksanakan UU Otsus di Papua secara konsekuen."Tentara terlalu banyak di Papua. Ada lima kapal perang di Manokwari. Di tempat lain juga banyak tentara. Ini sangat mengganggu masyarakat hingga pembunuhan demi pembunuhan terjadi," katanya.Di tempat yang sama, Ketua DPRD Biak Numfor, Nehemia Wospatrik, meminta penjelasan pemerintah mengenai penggabungan antara Papua dengan Irjabar. Apabila pemerintah konsekuen terhadap UU Otsus, maka perselisihan antara Papua dengan Irjabar tidak terjadi."Kita mengetuk pintu hati Presiden SBY agar Papua tidak dijadikan pilot project dari berbagai kebijakan pemerintah," katanya. (umi/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads