detikNews
Sabtu 27 Oktober 2018, 07:11 WIB

Ini Titik-titik di DKI yang Dilarang Dipasangi Alat Kampanye

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Ini Titik-titik di DKI yang Dilarang Dipasangi Alat Kampanye Foto: Sidang aduan iklan videotron Jokowi-Ma'ruf digelar di Bawaslu DKI (Eva-detikcom)
Jakarta - Bawaslu DKI Jakarta memvonis iklan videotron yang menampilkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin melanggar administrasi pemilu karena tayang di wilayah Ibu Kota yang dilarang penyelenggara pemilu. KPU memang melarang sejumlah titik di DKI untuk dipasangi alat peraga kampanye.

Aturan soal lokasi pemasangan alat peraga kampanye diatur lewat Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019. Dilihat detikcom, Sabtu (27/10/2018), SK itu memuat 4 poin yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat kampanye di Jakarta.


Sebelumnya, dugaan pelanggaran kampanye ini dilaporkan warga bernama Sahroni setelah melihat tayangan Jokowi-Ma'ruf lengkap dengan logo di akhir iklan sukseskan Asian Para Games. Tayangan tersebut, jelas Sahroni, berada di videotron yang lokasinya dilarang oleh KPU.

Sejumlah titik videotron yang dilaporkan Sahroni berada di sepanjang jalan protokol. Titik tersebut, menurutnya, termasuk 23 alat peraga kampanye yang dilarang oleh KPU. Dari 23 titik yang dilarang, Sahroni menemukan 15 titik, namun hanya 8 titik yang dilaporkan.




Berikut ini titik-titik di DKI Jakarta yang dilarang dipasangi alat peraga kampanye seperti yang tertuang dalam SK Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018:

A. Pemasangan APK tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut:
1. Kawasan Monas dan sekitarnya.
2. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya.
3. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua, Taman Kota Srengseng dan sekitarnya.
4. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatiahahu dan sekitarnya.
5. Kawasan Patung Pemuda.
6. Kawasan Taman Kelapa Gading.
7. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya
8. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
9. Kawasan Jembatan Semanggi.
10. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, under pass dan sarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
11. Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Timur (Jalan Ikhwan Ridwan Rais).
12. Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Soetomo
13. Jalan Veteran, Jalan Veteran I, Jalan Veteran II dan Jalan Veteran III.
14. Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya.
15. Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk sampai dengan Stasiun Kota.
16. Jalan Kebon Sirih, Jalan Taman Tugu Tani, Jalan Prapatan, Jalan Kwitang dan Jalan Jenderal Suprapto sampai dengan perempatan Coca Cola/Cempaka Mas.
17. Jalan MH. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja (mulai Patung Pemuda sampai dengan Bundaran CSW/Gedung Kejaksaan), Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Hasanuddin.
18. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.
19. Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa.
20. Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan sampai dengan Jalan Kapten Tendean.
21. Jalan Dr. Latumenten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang.
22. Jalan Cawang Interchange.
23. Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Otista.

B. Pemasangan APK dapat dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta pemilu.

C. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di:
1. tempat ibadah, termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung milik pemerintah; dan
4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

D. Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.
(gbr/idn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed