PBNU Percayakan Proses Kasus Pembakaran Bendera HTI ke Polisi

Jakarta - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mempercayakan proses hukum kasus pembakaran bendera HTI kepada polsi. PBNU menilai kepolisian merupakan lembaga yang memang seharusnya menangani masalah itu.

"Kita percayakan pada polisi, bagaimana polisi memproses ya kita percaya karena kalau kita tidak percaya pada proses hukum polisi ya mau percaya pada siapa, karena adanya ya itu," kata Wakil Sekjen PBNU, Masduki Baidlowi saat dihubungi, Kamis (25/10/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masduki menilai proses hukum yang sedang berjalan bukan jadi perhatian utama saat ini. Sebab menenangkan masyarakat yang tersinggung menurutnya jauh lebih penting.

"Sekarang bagaimana mencipakan suasana yang lebih tenang, kalau proses hukumnya monggo lah polisi mau memproses hukum seperti apa karena memang kita tidak ingin mencampuri apa yang sudah jadi kewenangan negara yang sudah diberi kewenangan polisi untuk menangani silahkan saja, yang terpenting sekarang bagaimana menenangkan masyarakat," imbuhnya.

Polisi hingga kini masih memeriksa US (34) pembawa bendera berkalimat tauhid yang diidentifikasi kepolisian sebagai bendera HTI di tengah Apel Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, Jawa Barat. Status hukum US akan segera diumumkan.

"Besok pagi pukul 10.00 WIB, kita akan konferensi pers di sini (Divisi Humas Polri), sekaligus (merilis) hasil pemeriksaan di Polda Jawa Barat," kata Arief di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018)

Gerakan Pemuda Ansor sebelumnya menegaskan bendera bertuliskan tauhid yang dibakar personel organisasinya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), merupakan bendera HTI. Meski begitu, GP Ansor menyesalkan pembakaran tersebut karena seharusnya bendera itu diserahkan kepada polisi. Ansor juga meminta maaf bila kasus itu menimbulkan kegaduhan.

Simak Juga 'Ada Aksi Bela Tauhid, PBNU: Kita Ambil Hikmahnya':

[Gambas:Video 20detik]

(abw/jor)