.webp)
Rencana Pemerintahan mengucurkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun pada tahun depan menuai polemik. Kalangan oposisi menilai hal itu sarat kepentingan pemerintahan Joko Widodo terkait pemilihan presiden. Padahal hal itu bermula dari permintaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disampaikan Juli di Istana Bogor.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menepis kecurigaan kalangan oposisi. Karena itu dia menolak kemungkinan pencairan dana tersebut diundur hingga pasca Pilpres agar tak dianggap politis.
"Tujuan kita berpolitik adalah untuk mensejahterakan masyarakat kan, jangan karena politik masyarakat yang seharusnya bisa sejahtera lebih cepat diperlambat. Kan itu kebalik-balik logikanya," kata Eko saat Blak blakan dengan detikcom, Jumat (26/10/2018).
Dia mengakui rencana pengucuran Dana Kelurahan tak lepas dari sukses Dana Desa yang sudah empat tahun berjalan. Total dana yang telah digelontorkan sejak 2015 mencapai Rp 187,65 triliun untuk 74.950 desa. Sebanyak 80 persen dari total dana desa dibagi rata, 20 persen lagi diberikan untuk desa miskin dan tertinggal.
Pada 2018 ini rata rata desa mendapatkan Rp 800 juta per tahun. Khusus untuk desa desa miskin dan tertinggal bisa mendapatkan sampai Rp 3 miliar untuk mengejar ketertinggalan.
Selain dua isu tersebut, Eko juga memaparkan revitalisasi di sektor transmigrasi. Apa saja yang telah dilakukannya? Saksikan selengkapnya di Blak blakan di detikcom pukul 14.00 WIB hari ini. (erd/jat)
