.webp)
Meski relasi keduanya baik-baik saja dalam satu koalisi di tingkat nasional, namun persaingan di tingkat DKI tetap berjalan seru. PKS merasa berhak untuk menempatkan kadernya di kursi wakil Gubernur Jakarta, namun Gerindra juga tak mau menyerahkan kursi itu begitu saja.
Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik merasa Prabowo telah merestuinya lewat gestur tertentu. "Pak Prabowo sih senyum saja. Ya kalau saya mengartikannya restu-restu saja, orang senyum," kata Taufik usai bertemu Prabowo di kediaman Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan Taufik percaya diri bahwa dia bakal mengisi kursi peninggalan Sandiaga. Dia siap bertarung di arena voting DPRD DKI melawan calon yang diajukan PKS.
Di sisi lain, PKS merasa kursi itu adalah haknya tanpa harus diperdebatkan lagi. Mereka melandaskan legitimasi pada kesepakatan yang disebut-sebut sudah disetujui Ketua Umum Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut adalah Wagub DKI bakal berasal dari PKS sepeninggal Sandiaga yang maju sebagai cawapres ke gelanggang Pilpres 2019.
"Itu hak PKS, jadi dia bisa menentukan siapapun juga. Tetapi ini pengajuannya dari PKS tapi tetap persetujuannya dari Gerindra," kata Sani di kantornya, Selasa (9/10/2018) lalu.
Baca juga: Djarot: Anies Jangan Kelamaan Jomblo |
PKS punya sederet nama kandidat wagub DKI, yakni Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu hingga fungsionaris di Jakarta Agung Yulianto. Adapun dari pihak Gerindra, nama M Taufik mengemuka menjadi calon pengganti Sandiaga di kursi DKI 2. Selain Taufik, ada pula nama-nama kandidat lain dari Gerindra seperti Ahmad Riza Patria, Rani Mauliani, Moh Nizar Zahro, hingga Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara).
Di tengah ketidakjelasan soal wagub DKI yang baru, Prabowo Subianto memberi pernyataan. Sebagaimana diketahui Prabowo merupakan sosok capres usungan Gerindra dan PKS. Prabowo juga merupakan tokoh yang dijadikan pegangan oleh PKS karena dinyatakan pernah menjanjikan kursi wagub untuk PKS. Namun pernyataan Prabowo kali ini tak langsung mengarah ke PKS, melainkan mengarah ke kadernya sendiri yakni M Taufik. Ini seperti angin surga untuk Taufik.
Awalnya, Prabowo ditanya soal siapa pengganti Sandiaga Uno di DKI. Prabowo menjawab bahwa urusan itu ditentukan oleh wakilnya di Jakarta yakni Taufik.
"Ketua Gerindra Jakarta namanya Muhammad Taufik. Kalau partai saya gitu, kalau ketua provinsi, dia yang tentukan, kalau ketua DPC, dia tentukan, saya bagaimana beliau-lah," kata Prabowo kepada wartawan di Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Prabowo meminta publik Ibu Kota sabar menantikan pengumuman dari Taufik. Menyambut angin surga itu, Taufik menafsirkan itu sebagai pertanda bagus. Namun dia hendak berdialog dulu dengan PKS.
Baca juga: 'Angin Surga' dari Prabowo untuk M Taufik |
"Kita tergantung dialognya. Kan baru minggu pertama bulan November. November kan bulan bagus. Bulan 11 kan 1+1=2. Gerindra partai nomor urut 2, Prabowo nomor urut 2," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (25/10/2018).
PKS DKI melalui Triwisaksana menjelaskan, pertemuan bakal dilakukan oleh Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo dengan M Taufik. Namun soal nama pasti yang akan diajukan menjadi kandidat wagub, Triwisaksana belum memberi keterangan. Dia menekankan, PKS bakal mencari win-win solution atau solusi yang menyenangkan semua pihak.
Anggota Majelis Yuro PKS Jazuli Juwaini meyakini Prabowo tak lupa dengan janjinya, yakni mempersilakan PKS untuk menempati kursi wagub DKI. "Kami juga yakin Pak Prabowo akan arif dan bijaksana menyerahkan (kursi Wagub DKI) ke PKS," kata Jazuli di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/9/2018) kemarin.
Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin bersangka baik kepada M Taufik yang sangat percaya diri bakal menempati kursi wagub DKI. M Taufik dinilai mengerti betul bahwa Prabowo lewat pernyataannya yang bak angin surga itu sedang mengingatkan komitmen politik: serahkanlah kursi wagub DKI ke PKS.
"Jika Pak M Taufik mengerti, saya kira itu kode keras dari Pak Prabowo bahwa dia harus menunaikan komitmen yang telah dibuat di level pimpinan Gerindra dan PKS, bahwa Wagub DKI menjadi hak PKS," kata Suhud, Kamis (25/10/2018) kemarin.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pengisian kekosongan jabatan seperti yang terjadi di kursi wagub DKI saat ini dilakukan lewat mekanisme di DPRD.
Pasal 23 huruf d PP itu mengatur tugas dan wewenang DPRD, termasuk tugas dan wewenang untuk "memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan".
"Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna," demikian bunyi Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2018 itu.
Bila demikian, berarti calon dari Gerindra dan calon dari PKS bakal bertarung di DPRD DKI. Entah bertarung betulan lewat voting atau bakal terjadi mufakat lewat forum lobi-lobi, itu masih misteri. (dnu/bag)
